Jakarta-Badan pemeriksa keuangan (BPK) belum berkomunikasi dengan DPR terkait wacana pembetukan panitia khusus (pansus) PT Freeport Indonesia. “Belum ada pembicaraa “, kata ketua BPK, Harry Azhar Aziz dipusat pendidikan dan pelatiha BPK, seperti yang dilansir dari viva.co.id.
Rencananya, parlemen ini ingin bekerjasama dengan BPK untuk menyelidiki seluruh kegiatan perusahaan ini di Inadonesia, seperti hasil produksi, kepemilikan saham,dan royalty. Lembaga ini bisa saja menentukan objek yang akan diaudit oleh BPK seperti royalti, dan pajak, tapi tidak untuk saham
Harry mengatakan bahwa pihaknya akan memproses audit tersebut setelah menerima surat tertulis dari pimpinan DPR . BPK sendiri tidak akan keberatan apabila diminta untuk mengaudit perusahaan tambang multinasional itu. (*dwi)
