Krisis Perlindungan Data, RUU PDP Perlu Segera Disahkan

JAKARTA – Isu perlindungan data pribadi menjadi isu krusial saat ini, semua pihak termasuk masyarakat pasti menginginkan data-data pribadinya yang ada di suatu instansi, baik itu perusahaan swasta, pemerintah ataupun di lembaga-lembaga lainnya itu aman, tidak dicuri ataupun diperjualbelikan.

“Tapi jika kita melihat kasus-kasus kebocoran data yang terjadi Indonesia, saya jadi khawatir ada persoalan apa ini, bagaimana sistem keamanan data di Indonesia,” kata anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal dalam diskusi Forum Legislasi DPR yang bertajuk “Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Iqbal mencontohkan pada tahun 2020, terjadi sejumlah kasus kebocoran dari berbagai instansi, baik itu instansi swasta maupun pemerintah. Misalnya, terjadi kebocoran 230.000 data pasien Covid-19, kemudian terjadi kebocoran 91 juta data akun Tokopedia, 13 juta akun Bukalapak dan masih banyak lagi kebocoran data yang lainnya. “Kemudian di tahun 2021 yang baru-baru ini terjadi kebocoran data 2 juta data nasabah BRI Life beserta dokumen penting yang berhasil dicuri oleh hacker dan isunya akan diperjualbelikan, belum lagi data BPJS,” ungkapnya.

Selengkapnya

Bagikan :

Info Mahasiswa

Related Post

Polemik Revisi UU KPK
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES
Mengaku Sehat, Setya Novanto Siap Menjalani Sidang Eksepsi
1 Juta KTP Terkumpul, "Netizen" Tagih Janji Habiburokhman untuk Terjun dari Monas
Daftar Kebijakan Jokowi Tangani Pandemi Corona dan Isi Perppu Baru
JK Minta MUI Hidupkan Lagi Tim Penanggulangan Terorisme

Kategori Artikel

Berita Terbaru

Jadwal pelaksanaan PLBA T.A 2026/2027

Hari : RABU

Tanggal : 23 September 2026

Pukul : 07.00 – 16.00 WIB

Auditorium Universitas Nasional