Jakarta (Humas UNAS) – Universitas Nasional (UNAS) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Batam, Senin (9/2/2026). Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus meningkatkan kapasitas dan kualifikasi pendidikan formal anggota DPRD Kota se-Indonesia melalui Program Sekolah Legislator berbasis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Penandatanganan dilakukan oleh Rektor UNAS, Dr. El Amry Bermawi Putra, M.A. yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama UNAS Prof. Dr. Ernawati Sinaga, M.S., Apt. dan Ketua Umum ADEKSI, Dance Ishak Palit, M.Si. sebagai perwakilan resmi dari masing-masing institusi.
Turut juga hadir dalam penandatanganan kerja sama ini yaitu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAS Dr. Aos Yuli Firdaus, S.IP., M.Si., Kepala Biro Administrasi Kerjasama UNAS Dr. Irma Indrayani, S.I.P., M.Si. dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Humaini, M.A.
Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat membangun sinergi yang saling mendukung, khususnya dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan DPRD Kota, melalui jalur pendidikan tinggi dan penguatan kegiatan akademik berbasis kebutuhan pemerintahan daerah.
Kepada Humas UNAS, Dekan FISIP UNAS, Dr. Aos Yuli Firdaus, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan memperkuat peran anggota DPRD sebagai jembatan antara masyarakat dan kebijakan publik. “Kami ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia anggota legislatif di tingkat kota agar mereka bisa menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan dan melaksanakan aspirasi,” ujarnya, Sabtu, (14/2/2026).
Menurutnya, anggota legislatif memiliki posisi strategis dalam proses perumusan kebijakan daerah. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami keterkaitan antara dunia praktisi, aktivis masyarakat, dan dunia akademik.
Ia menambahkan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat landasan akademis dalam setiap kebijakan yang dihasilkan para anggota dewan. Secara tidak langsung, Aos menegaskan bahwa kebijakan yang berbasis nilai-nilai akademik akan lebih terukur, sistematis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara umum.
“Harapan kami, setiap kebijakan yang dibuat anggota legislatif berlandaskan nilai-nilai akademis sehingga mampu mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Fasilitasi Kelas Legislator melalui Jalur RPL
Sebagai bentuk konkret kerja sama tersebut, FISIP UNAS telah memfasilitasi anggota legislatif untuk menempuh pendidikan melalui program Kelas Legislator dengan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). “FISIP UNAS sudah memfasilitasi anggota legislatif untuk kuliah di kelas legislator melalui jalur RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau,” kata Aos.
Melalui jalur RPL, pengalaman dan rekam jejak aktivitas anggota legislatif baik dalam bidang politik maupun kemasyarakatan dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran. Dengan demikian, jumlah SKS yang harus ditempuh dapat dikurangi.
Ia juga menjelaskan bahwa jalur ini memungkinkan percepatan masa studi bagi anggota legislatif tanpa mengurangi kualitas akademik. Pengalaman praktik di lapangan menjadi modal penting yang diintegrasikan dengan penguatan teori dan metodologi akademik.
“Dengan pengalaman yang dimiliki dan bukti-bukti aktivitas politik maupun kemasyarakatan, itu bisa diakui untuk mengurangi jumlah SKS yang harus ditempuh, sehingga jalur RPL bisa mempercepat anggota legislatif dalam menempuh perkuliahan,” jelasnya.
Program Studi yang Dapat Diikuti
Dalam implementasinya, FISIP UNAS membuka sejumlah program studi yang dapat diikuti anggota legislatif melalui Kelas Legislator jalur RPL.
Aos menyebutkan bahwa program yang tersedia antara lain Program Magister Ilmu Politik (S2 Ilmu Politik) dan Program Magister Administrasi Publik (S2 Administrasi Publik). Tidak menutup kemungkinan pula bagi anggota legislatif untuk melanjutkan ke jenjang Sarjana (S1) maupun Doktor (S3), sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi masing-masing.
Ia juga menegaskan komitmen fakultas dalam memberikan pendampingan penuh. “Kami akan membantu para anggota legislatif agar perkuliahan berjalan lancar, termasuk melalui bimbingan dari tim fakultas,” katanya.
Sinergi Akademik dan Praktik Politik
Kerja sama antara FISIP UNAS dan ADEKSI ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan praktik politik lokal. Melalui pendidikan formal berbasis pengalaman lapangan, anggota legislatif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, evidence-based, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Dengan adanya kolaborasi ini, UNAS menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya mencetak lulusan akademik, tetapi juga berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan demokrasi di tingkat daerah.
Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, program kelas legislator diharapkan mampu menciptakan ruang pembelajaran yang komprehensif, mengintegrasikan aspek akademik, penguatan kapasitas, serta praktik kepemimpinan legislatif yang berintegritas. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD Kota di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan demokrasi lokal dan peningkatan kualitas kebijakan publik.
Dalam kerja sama ini, terdapat tiga pihak utama yang terlibat. Dari luar UNAS, program ini menggandeng Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) yang dipimpin oleh Direktur, Dr. Andi Yusran. Kehadiran LPSDM diharapkan mampu memperkuat aspek pengembangan kompetensi dan pelatihan dalam program tersebut. (*Dimas Wijaksono)
