**
Robi Nurhadi, PhD
Dosen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Nasional
** (9-10/11/2026)
Ada sebuah pola yang hampir tidak pernah gagal dalam politik Amerika. Presiden yang baru terpilih, betapapun populernya di awal, hampir selalu dihukum di pemilu tengah masa jabatan. Ilmuwan politik menyebutnya midterm penalty — hukuman midterm.
Namun apa yang terjadi pada 3 November 2026 lalu bukan sekadar hukuman biasa. Itu adalah sebuah teguran keras yang jarang terjadi dalam sejarah modern Amerika.
Dalam satu malam, Partai Demokrat merebut kembali dua kamar Kongres sekaligus. Di Senat, mereka meraih 54 kursi, cukup untuk mengakhiri dominasi Republik yang selama ini membuat Presiden Donald Trump hampir bisa berbuat apa saja. Di Dewan Perwakilan Rakyat, mereka sudah mengantongi sedikitnya 228 kursi, jauh di atas ambang 218 yang dibutuhkan untuk mayoritas, dan proyeksi akhir menyebut angka mereka bisa mencapai 255 hingga 258 kursi (Bloomberg News, 2026; NBC News, 2026). Bahkan di negara-negara bagian yang selama ini dianggap benteng Republik — Kansas, Texas, South Carolina, Ohio, Iowa — Demokrat berhasil menang. Di Texas, seorang Demokrat merebut kursi Senat untuk pertama kalinya sejak 1988, dan Gina Hinojosa, menjadi gubernur perempuan pertama di negara bagian itu. Di Kansas, Demokrat menang kursi Senat untuk pertama kalinya sejak masa Depresi Besar tahun 1932 (Reuters, 2026; Korte, 2026).
Artikel ini menjawab: mengapa pemilih Amerika yang baru dua tahun lalu memilih Trump dengan penuh harapan, kini berbalik menghukumnya begitu keras? Apakah kemenangan Demokrat melumpuhkan agenda Trump? Lalu, apa yang harus dilakukan Indonesia?
Pemilih Menghukum dengan Dompet, Bukan dengan Ideologi
Dalam ilmu politik, ada teori klasik yang disebut retrospective voting, yang dikembangkan oleh Fiorina (1981). Teorinya sederhana dan agak sinis: pemilih tidak memilih berdasarkan janji masa depan, tapi berdasarkan penilaian atas masa lalu. Jika hidup saya lebih baik, saya pilih lagi petahana. Jika hidup saya lebih buruk, saya hukum petahana.
Data exit poll 2026 adalah bukti paling sempurna untuk teori ini. Hampir sembilan dari sepuluh pemilih mengatakan biaya hidup adalah faktor utama dalam pilihan mereka. Sekitar dua pertiga pemilih menyalahkan Trump atas harga yang naik. Sekitar tiga perempat pemilih mengatakan mereka marah atau tidak puas dengan arah negara (Associated Press, 2026; Reuters, 2026).
Ini bukan soal pemilih tiba-tiba menjadi liberal. Ini soal pemilih yang merasa dikhianati oleh janji ekonomi. Trump terpilih pada 2024 dengan janji sederhana: menurunkan harga, menurunkan inflasi, membuat hidup lebih murah. Tetapi dua kebijakan andalannya — perang tarif besar-besaran dan perang di Iran — justru menghasilkan efek sebaliknya.
Tarif yang dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri justru diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih mahal. Perang di Iran mendorong harga bensin naik dan membuat ketidakpastian global meningkat. Bagi pemilih di Ohio yang membeli telur, susu, dan bensin setiap minggu, teori ekonomi makro tidak penting. Yang penting adalah struk belanja yang makin panjang dan dompet yang makin tipis.
Hasilnya terlihat pada pergeseran demografis yang dramatis. Pemilih kulit hitam dan Hispanik, yang pada 2024 sempat bergeser ke Trump, kini kembali besar-besaran ke Demokrat. Hanya 9 persen pemilih kulit hitam yang mendukung Republik dalam pemilu kali ini. Dukungan pemilih kulit putih untuk Republik turun dari 57 persen pada 2024 menjadi 51 persen pada 2026 (Korte, 2026). Pemilih di bawah 30 tahun mendukung Demokrat dengan perbandingan hampir tiga banding satu.
Inilah yang disebut ilmuwan politik sebagai realignment sementara: bukan karena pemilih berubah keyakinan, tapi karena pemilih merasa janji tidak ditepati. Seperti yang ditegaskan Mayhew (1974), anggota Kongres dan presiden pada dasarnya adalah aktor yang berorientasi pada pemilu, sehingga ketika kinerja ekonomi memburuk, hukuman elektoral menjadi tidak terhindarkan. Temuan ini juga sejalan dengan studi Jacobson (2019) yang menunjukkan bahwa pemilu Kongres di Amerika semakin bersifat nasional dan semakin ditentukan oleh popularitas presiden.
Ketika Satu Orang Tidak Lagi Bisa Mengatur Semua
Untuk memahami dampak kemenangan Demokrat, kita perlu teori kedua: teori veto player dari Tsebelis (2002). Teori ini mengatakan, semakin banyak aktor yang punya hak veto atas sebuah kebijakan, semakin sulit kebijakan itu berubah. Amerika dirancang memang untuk sulit berubah. Presiden tidak bisa membuat undang-undang sendiri. Ia butuh Kongres. Kongres butuh dua kamar. Dan undang-undang yang sudah lolos pun bisa di-veto presiden.
Selama dua tahun pertama masa jabatan keduanya, Trump hampir tidak punya veto player yang berarti. Republik menguasai Gedung Putih, Senat, dan DPR. Akibatnya, agenda Trump melaju cepat: pemotongan pajak, pemotongan belanja sosial, dana besar untuk penegakan imigrasi, dan deregulasi.
Mulai 3 Januari 2027, ketika Kongres baru dilantik, situasi itu berakhir. Demokrat kini menjadi veto player yang sesungguhnya. Mereka menguasai komite, mereka bisa menentukan RUU mana yang boleh dibahas, dan mereka bisa memanggil siapa saja untuk diperiksa. Di Senat, mereka kini memegang kendali atas konfirmasi hakim dan pejabat tinggi. Pemimpin Demokrat Senat, Chuck Schumer, sudah memberi sinyal akan melawan nominasi-nominasi Trump (Roll Call, 2026).
Artinya, agenda legislatif Trump yang tersisa — mulai dari syarat voter-ID nasional, kerangka AI nasional, hingga dana tambahan untuk operasi militer — kini hampir pasti terhenti. Demokrat juga bisa menggunakan kekuasaan anggaran untuk menahan dana, dan kekuasaan investigasi untuk membongkar kontrak, pengeluaran publik, dan dugaan korupsi. DPR yang baru bahkan bisa memulai proses pemakzulan, meskipun peluang untuk mencopot presiden di Senat tetap sangat kecil karena membutuhkan 67 suara.
Namun teori veto player juga bekerja ke arah sebaliknya. Demokrat bisa memblokir, tetapi mereka tidak bisa berkuasa sendiri. Untuk meloloskan undang-undang kontroversial di Senat, mereka membutuhkan 60 suara, sedangkan mereka hanya punya 54 kursi. Dan jika pun sebuah RUU lolos di kedua kamar, Trump masih bisa mem-veto-nya. Untuk membatalkan veto itu dibutuhkan dua pertiga suara, yang jauh dari jangkauan Demokrat saat ini. Trump sendiri sudah menyatakan, jika Demokrat menang, ia akan menjadi “Mr. Veto” (Bloomberg News, 2026).
Maka Amerika kini masuk ke fase yang oleh ilmuwan politik disebut divided government dan gridlock: pemerintahan terbelah dan kebuntuan. Tidak ada pihak yang bisa menang mutlak, tetapi semua pihak bisa saling menghalangi. Dalam dua tahun ke depan, kita kemungkinan besar akan melihat lebih banyak investigasi, lebih banyak ancaman shutdown pemerintah, dan lebih banyak drama plafon utang, ketimbang undang-undang besar yang baru.
Presiden yang Terjepit di Dalam Negeri Akan Mencari Panggung di Luar Negeri
Ada satu pola lain yang perlu kita waspadai. Dalam hubungan internasional, ada teori yang disebut diversionary war atau teori pengalihan: ketika seorang pemimpin terjepit di dalam negeri, ia tergoda untuk mencari legitimasi lewat kebijakan luar negeri yang agresif (Levy, 1989; Ostrom & Job, 1986).
Trump kini terjepit. Ia tidak bisa lagi meloloskan undang-undang di dalam negeri. Tetapi di luar negeri, ia masih punya kekuasaan eksekutif yang sangat luas. Ia masih bisa memberlakukan tarif lewat kewenangan presiden, memberlakukan sanksi, menegosiasikan gencatan senjata, mengarahkan operasi militer terbatas, dan menentukan arah bantuan militer. Kongres bisa membatasi pendanaan di masa depan, tetapi tidak bisa langsung menjalankan diplomasi (Congressional Research Service, 2026).
Ini berarti dua hal yang tampak bertentangan bisa terjadi bersamaan. Di satu sisi, Demokrat akan menekan Trump untuk mengakhiri perang Iran dan bersikap lebih keras terhadap Rusia. Di sisi lain, Trump yang merasa terpojok di dalam negeri justru bisa menjadi lebih tidak terprediksi di luar negeri, karena di sanalah ia masih merasa berkuasa.
Bagi dunia, ini adalah situasi yang berbahaya sekaligus penuh peluang. Berbahaya karena kebijakan luar negeri Amerika bisa menjadi lebih impulsif. Penuh peluang karena Kongres yang baru bisa menjadi penyeimbang, penahan, dan mitra dialog yang baru bagi negara-negara lain.
Apa Dampaknya bagi Indonesia?
Di Jakarta, kita sering merasa pemilu Amerika itu jauh. Padahal dampaknya sangat dekat, dan menyentuh tiga hal yang paling penting bagi kita: perdagangan, harga, dan posisi geopolitik.
Pertama, soal perdagangan dan tarif. Selama ini, tarif Trump adalah ancaman paling nyata bagi ekspor Indonesia, mulai dari tekstil, alas kaki, elektronik, hingga minyak sawit dan produk turunannya. Dengan Demokrat menguasai Kongres, ada harapan bahwa kewenangan tarif presiden bisa dibatasi lewat undang-undang. Demokrat sudah lama ingin mengembalikan kontrol tarif ke Kongres. Jika itu terjadi, Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik. Namun kita tidak boleh naif. Demokrat juga proteksionis, hanya dengan gaya yang berbeda. Mereka lebih peduli pada standar lingkungan, standar buruh, dan hak asasi manusia. Artinya, hambatan perdagangan tidak akan hilang, ia hanya berubah bentuk: dari tarif yang kasar menjadi standar yang halus tetapi sama-sama menyulitkan.
Kedua, soal harga dan nilai tukar. Perang Iran dan ketidakpastian kebijakan Trump telah membuat harga minyak bergejolak dan dolar menguat. Kemenangan Demokrat membuat pasar sedikit lega pada awalnya, harga minyak sempat turun hampir sembilan persen, dan bursa saham sempat naik karena Trump menerima hasil pemilu dengan relatif tenang (Bloomberg News, 2026). Tetapi kebuntuan politik selama dua tahun ke depan justru bisa menciptakan ketidakpastian baru: ancaman shutdown, ancaman gagal bayar utang, dan kebijakan yang berubah-ubah lewat perintah eksekutif. Bagi Indonesia, ini berarti rupiah akan tetap rentan, biaya impor energi tetap mahal, dan Bank Indonesia harus tetap waspada.
Ketiga, soal posisi Indonesia di antara Amerika dan China. Ketika Amerika terbelah, perhatian Washington ke Asia Tenggara cenderung menurun. Washington akan sibuk dengan urusan dalam negerinya sendiri: investigasi, anggaran, dan pemilu presiden 2028. Kekosongan ini bisa dimanfaatkan China untuk mempercepat pengaruhnya di Laut China Selatan dan di ASEAN. Bagi Indonesia, ini adalah ujian bagi doktrin bebas aktif kita. Seperti yang dijelaskan Weatherbee (2019), Indonesia selalu berusaha menjadi penyeimbang di ASEAN, tetapi penyeimbangan itu hanya berhasil jika ASEAN sendiri solid. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan Amerika sebagai penyeimbang. Kita harus memperkuat ASEAN dari dalam, mempercepat Code of Conduct di Laut China Selatan, dan memastikan Natuna Utara tetap menjadi zona ekonomi eksklusif kita yang tidak bisa ditawar.
Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?
Jika kita membaca situasi ini dengan kacamata teori veto player dan retrospective voting, ada empat langkah yang harus dilakukan Indonesia, dan semuanya harus dilakukan sekarang, bukan menunggu 2028.
Pertama, Indonesia harus aktif melobi Kongres baru, bukan hanya Gedung Putih. Selama ini diplomasi Indonesia terlalu berfokus ke presiden Amerika. Padahal mulai Januari 2027, kekuasaan riil untuk perdagangan dan anggaran ada di Kongres. Kedutaan Besar Indonesia di Washington harus membangun hubungan dengan ketua-ketua komite Demokrat yang baru: Komite Keuangan, Komite Perdagangan, Komite Luar Negeri, dan Komite Oversight. Kita harus menjelaskan bahwa tarif yang menghukum Indonesia justru merugikan konsumen Amerika sendiri, karena membuat harga pakaian, sepatu, dan elektronik di Walmart menjadi lebih mahal. Ini adalah bahasa yang dipahami pemilih Amerika: bahasa harga.
Kedua, Indonesia harus memperbaiki narasi di dalam negeri agar tidak menjadi sasaran empuk standar baru Demokrat. Demokrat tidak akan menyerang Indonesia dengan tarif, tetapi mereka akan menyerang dengan isu deforestasi, buruh, dan tata kelola. Maka pemerintah harus mempercepat sertifikasi sawit berkelanjutan, transparansi rantai pasok, dan perlindungan buruh. Ini bukan karena kita tunduk pada Amerika, tetapi karena standar ini juga akan menjadi syarat bagi pasar Eropa. Jika kita tidak memenuhinya sekarang, kita akan kalah bersaing dengan Vietnam dan Malaysia yang bergerak lebih cepat.
Ketiga, Indonesia harus memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri. Teori retrospective voting (Fiorina, 1981) mengajarkan bahwa pemilih di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menghukum pemerintah ketika harga naik. Hal ini juga relevan dengan konteks Indonesia, di mana menurut Aspinall dan Mietzner (2019), legitimasi demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan. Artinya, pemerintah Indonesia tidak boleh bergantung pada janji Amerika akan menurunkan harga minyak dunia. Kita harus mempercepat diversifikasi energi, memperkuat cadangan pangan, dan menjaga inflasi pangan. Ketahanan pangan dan energi bukan lagi sekadar jargon pembangunan, melainkan pertahanan politik yang paling nyata.
Keempat, Indonesia harus menjaga otonomi strategis dan tidak terjebak dalam rivalitas Amerika-China. Ketika Amerika terbelah, godaan terbesar bagi negara-negara kecil adalah memilih kubu yang menawarkan uang lebih banyak. Indonesia tidak boleh melakukan itu. Kita harus tetap menjadi jembatan, bukan menjadi pion. Kita bisa bekerja sama dengan Amerika dalam hal teknologi, pendidikan, dan keamanan maritim. Kita bisa bekerja sama dengan China dalam hal infrastruktur dan perdagangan. Tetapi kita tidak boleh membiarkan satu pun dari mereka mendikte kebijakan luar negeri kita, apalagi soal Laut China Selatan dan Natuna.
Pelajaran dari Amerika untuk Kita
Kemenangan Demokrat pada 2026 memberi kita sebuah pelajaran yang sangat Indonesia: demokrasi bekerja bukan ketika pemimpin selalu benar, tetapi ketika rakyat punya cara untuk menghukum pemimpin yang janjinya tidak ditepati. Di Amerika, cara itu adalah pemilu midterm. Di Indonesia, cara itu adalah pemilu kita sendiri, dan juga kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pengawasan publik.
Amerika kini memasuki dua tahun yang sulit: pemerintahan terbelah, politik yang terpolarisasi, dan presiden yang merasa terpojok. Tetapi justru dalam kesulitan itulah, sistem checks and balances yang dirancang oleh para pendiri Amerika mulai bekerja kembali.
Bagi Indonesia, kemenangan Demokrat bukan saatnya untuk mendukung atau menolak. Ini adalah saatnya untuk bersiap. Karena ketika raksasa sedang bertengkar dengan dirinya sendiri, negara-negara menengah seperti Indonesia harus menjadi lebih cerdas, lebih mandiri, dan lebih berani menentukan nasibnya sendiri.
Daftar Pustaka
Associated Press. (2026, November 4). Voter poll: Exit poll findings on cost of living, direction of country, and war in Iran. The Associated Press. https://www.ap.org
Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2019). Democracy in Indonesia: From stagnation to regression? ISEAS Publishing.
Bloomberg News. (2026, November 4). Democrats secure control of Congress in sharp rebuke of Trump. Bloomberg. https://www.bloomberg.com
Congressional Research Service. (2026). Tariff authorities and presidential trade powers. U.S. Congress.
Fiorina, M. P. (1981). Retrospective voting in American national elections. Yale University Press.
Jacobson, G. C. (2019). The politics of congressional elections (9th ed.). Rowman & Littlefield.
Korte, G. (2026, November 5). Key conclusions from Trump GOP’s midterm election wipeout. Bloomberg / BusinessMirror. https://businessmirror.com.ph
Levy, J. S. (1989). The diversionary theory of war: A critique. In M. I. Midlarsky (Ed.), Handbook of war studies (pp. 259-288). Unwin Hyman.
Mayhew, D. R. (1974). Congress: The electoral connection. Yale University Press.
NBC News. (2026, November 4). Democrats projected to win 255 House seats in midterm elections. NBC News. https://www.nbcnews.com
Ostrom, C. W., & Job, B. L. (1986). The president and the political use of force. American Political Science Review, 80(2), 541-566. https://doi.org/10.2307/1958273
Reuters. (2026, November 4). Democrats win both chambers of Congress in major midterm blow to Trump. Reuters. https://www.reuters.com
Roll Call. (2026, November 5). Schumer signals resistance to Trump nominees as Democrats take Senate. Roll Call. https://rollcall.com
Tsebelis, G. (2002). Veto players: How political institutions work. Princeton University Press.
Weatherbee, D. E. (2019). Indonesia in ASEAN: Vision and reality. ISEAS Publishing.
Bagikan :
