Istana Usul Omnibus Law Pengamanan Laut Untuk Atasi Kisruh Natuna

Jakarta- Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggelar rapat terkait konflik di perairan Natuna, Jakarta, Senin (13/1/2020). Deputi V Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jaleswari Pramowardhani dan beberapa kementerian/lembaga, pemerintah sepakat untuk menyatukan persepsi dalam penanganan kisruh perairan Natuna. Ia pesimistis konflik Indonesia-Tiongkok soal Natuna akan selesai. Ia beralasan, pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina punya indikator berbeda, yakni Indonesia menggunakan Unclos sementara Cina memakai garis batas (nine dash line). Namun, pemerintah meyakinkan masalah Natuna bisa ditangani dengan baik.
 
“Kalau kita melihat persoalan ini [kasus Natuna], kita tidak perlu khawatir, bahwa ini pasti akan terjadi terus-menerus. Hanya yang perlu dan penting kita lihat adalah bahwa soal kedaulatan kita tidak akan pernah bernegosiasi dan itu saya rasa yang terpenting dari apa yang terjadi di Natuna,” kata Jaleswari di KSP, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Jaleswari juga mengatakan, dalam rapat tak membahas soal masalah ikan yang ditangkap terus-menerus.