Jakarta (Unas) – Pusat Studi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa (PUSBITEP 2D) Universitas Nasional (Unas) melakukan evaluasi RPJMD dan RPJP di Kota Palangkaraya, pada Kamis (13/04/23). Kegiatan juga merupakan program kerja dari kegiatan Pusat Studi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa.
Acara ini diikuti sebanyak 5 orang perwakilan dari Unas yaitu Dr. Zulmasyhur selaku Penanggung jawab tim, Kumba Digdowiseiso, S.E., M.App. Ec., Ph.D. selaku Ketua Tim, Dr. Drs. Ahmad Muksin, M.Si., Dr. Heru Dian Setiawan, S.T., M.Si., dan Wahyu Triono, S.Pd., M.AP. dan dua orang dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Julius Pasaribu, M.AP. dan Hotran Sinaga, M.AP.
Kepala Bapedalitbang kota Palangkaraya mengatakan dengan adanya kerjasama antara para akademisi sangat bermanfaat sekali terutama dengan Universitas Nasional memberikan masukan yang sangat luar biasa terhadap kota Palangkaraya.
Penanggung jawab tim, Dr. Zulmasyhur mengatakan, sebelumnya, memberikan masukan kelemehan atau kekurangan apa yang harus diperbaiki dari hasil RPJP dan RPJMD Kota Palangkaraya.
“Di kegiatan ini, kami melakukan evaluasi RPJMD dan RPJP sambil ibadah karna bulan Puasa jadi tetap produktif, dan menjalankan tugas sebagai tanggung jawab yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Pusat Studi Birokrasi Tatakelola Pemerintahan,” ujarnya.
Pusat Studi Birokrasi Tatakelola Pemerintahan, Dr. Zulmasyhur mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepercayaan yang luar biasa terhadap Pusat Studi Birokrasi, terutama mengenai fungsi pusat studi yang ada di Unas setidak-tidaknya membuat kajian memperbaiki bangsa ini supaya dalam perencanaan dalam pembangunan daerah jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan program perencanaan pembangunan nasional.
“Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan serta pengalaman bagi program kerjasama yaitu pengembangan dan penataan pemerintahan daerah jangka panjang, menengah maupun jangka pendek Kota Palangkaraya,” ucap Zulmasyhur.
Ia menambahkan, kendala yang dialami adalah sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga harus mencari data browsing melalui Badan Statistik Kota Palangkaraya. Kelemahan juga mempengaruhi berjalannya kegiatan yang berlangsung yaitu Teknologi Informasi sangat perlu dikuasai dalam menata kelolakan, karna laporan sekarang berbentuk internet atau email.
“Menurut saya kegiatan ini belum tercapai, setelah melakukan evaluasi masukan dan kritikan yang nantinya akan diperbaiki atau ditindak lanjuti untuk kedepannya yang sudah disampaikan kepada BAPEDA Penelitian Pembangunan dan kita akan melakukan FGD di seluruh SKPD yang ada di Kota Palangkaraya,” tutupnya Zulmasyhur.(REZ)
