Jakarta (UNAS) – Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Universitas Nasional (UNAS) merilis Catatan Akhir Tahun Politik Luar Negeri Indonesia 2025 melalui kegiatan Year End Press Release bertajuk “Reflections on Indonesia’s Foreign Affairs”, Rabu (24/12), di Ruang Seminar UNAS, Blok A Lantai III, Pejaten.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi akademik terhadap arah dan capaian politik luar negeri Indonesia sepanjang 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pemaparannya, Kepala P3M UNAS, Dr. Robi Nurhadi, M.Si., menilai bahwa kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan kecenderungan kuat mengarah ke Republik Rakyat Tiongkok.
“Sepanjang 2025, bandul politik luar negeri Indonesia terlihat condong ke Blok Tiongkok. Presiden Prabowo tercatat dua kali bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping, selain pertemuan dengan Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji,” ujar Robi.
Menurutnya, kecenderungan tersebut menunjukkan kesinambungan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Namun, arah tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan nasional secara substantif.
Dalam Catatan Akhir Tahun tersebut, P3M UNAS menegaskan bahwa politik luar negeri harus berpijak pada kepentingan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
“Politik luar negeri seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, bukan sebaliknya,” tegas Robi.
Ia menilai kecenderungan Indonesia yang semakin dekat dengan Tiongkok telah menempatkan negara tersebut sebagai mitra strategis utama, dengan berbagai konsekuensi yang perlu dicermati secara kritis.
“Relasi ini membawa ekses negatif, termasuk potensi ancaman terhadap kedaulatan negara, seperti yang mencuat pada kasus Bandara IMIP di Morowali pada akhir 2025,” jelasnya.
Keikutsertaan Indonesia dalam kelompok BRICS juga menjadi perhatian P3M UNAS. Dalam dinamika global saat ini, Tiongkok dinilai memiliki pengaruh dominan dalam menentukan arah kebijakan BRICS.
“Sulit disangkal bahwa Tiongkok merupakan aktor utama di BRICS. Dalam situasi ini, Indonesia berisiko berada pada posisi semi-periphery dan rentan menjadi pihak yang dirugikan,” kata Robi.
Meski demikian, P3M UNAS mencatat sejumlah capaian positif dalam politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-79, 22 September 2025, yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Palestina dan Israel.
“Pidato tersebut merupakan bentuk konkret peran Indonesia dalam upaya menciptakan ketertiban dunia,” ujarnya.
Namun, P3M UNAS menilai diplomasi lanjutan pemerintah terkait isu Palestina dan Israel masih belum sepenuhnya mencerminkan sensitivitas terhadap aspirasi publik, khususnya umat Islam di Indonesia.
“Pemerintah terlihat lebih menempatkan kepentingan rezim dibandingkan harga diri bangsa yang menjunjung nilai kemanusiaan,” tambah Robi.
Dalam refleksi tersebut, P3M UNAS juga menyoroti posisi dan peran Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
“Jika pada era Presiden Joko Widodo Menteri Luar Negeri terlihat sangat dominan, maka pada era Prabowo justru tampak sebaliknya. Peran Menteri Luar Negeri terlihat melemah secara strategis,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa politik luar negeri merupakan instrumen strategis negara yang seharusnya dijalankan oleh aktor dengan kapasitas, visi, dan keberanian dalam menentukan sikap.
Secara umum, P3M UNAS menilai bahwa politik luar negeri Indonesia telah berhasil menjaga eksistensi Indonesia di panggung global. Namun, capaian tersebut harus diiringi dengan kemandirian dan keberpihakan yang jelas pada kepentingan rakyat.
“Indonesia tidak boleh berada dalam posisi subordinat terhadap kepentingan blok negara mana pun. Dalam hubungan internasional, tidak ada keuntungan tanpa konsekuensi,” pungkas Robi.
Ia menekankan bahwa ke depan, politik luar negeri Indonesia harus berani mengambil posisi yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan asing atau oligarki yang berkelindan dengan kekuatan global.
