Jakarta (UNAS) – Upaya pemerintah mengembalikan peran negara dalam pengelolaan ekonomi nasional melalui penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hilirisasi industri, serta pengendalian sumber daya alam perlu diiringi dengan pengawasan terhadap praktik oligarki agar cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Hal tersebut disampaikan Dr. Irma Indrayani, M.Si., dosen dan juga Alumni Program Doktor Ilmu Politik UNAS, saat menjadi narasumber dalam Seminar Series Program Studi Doktor Ilmu Politik bertajuk “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis Politik Pemerintahan Prabowo” yang diselenggarakan di Menara UNAS Ragunan, Selasa (7/7/2026).
Dalam paparannya, Irma menjelaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya upaya mengembalikan peran negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, berbagai kebijakan seperti penguatan devisa hasil ekspor, pembentukan Danantara, serta penguatan BUMN menjadi bagian dari strategi memperkuat posisi negara dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Pidato Presiden Prabowo pada Mei 2026 menunjukkan keinginan untuk menguatkan kembali peran negara melalui implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai cetak biru pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga tercermin dalam sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, penguatan industri pertahanan, serta hilirisasi sumber daya alam.
Namun demikian, Irma mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya merumuskan kebijakan, tetapi memastikan implementasinya tidak terjebak dalam praktik oligarki yang selama ini mewarnai pembangunan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, karakter kapitalisme di Indonesia berkembang bukan melalui mekanisme persaingan pasar yang sehat, melainkan melalui jaringan patronase antara elite politik dan elite ekonomi.
“Yang menjadi perhatian adalah ketika negara tidak lagi menjadi aktor ekonomi yang netral, tetapi justru menjadi bagian dari koalisi elite politik dan ekonomi yang mengarahkan proses akumulasi modal,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa praktik oligarki dapat bertahan melalui proses demokrasi dengan berbagai cara, mulai dari keterlibatan dalam partai politik, penguasaan media, pembiayaan pemilu, hingga pengaruh terhadap investasi dan pengelolaan perusahaan-perusahaan besar.
Irma kemudian membandingkan arah kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kedua pemerintahan sama-sama menghadapi tantangan oligarki yang kuat, meskipun memiliki fokus pembangunan yang berbeda.
Ia menjelaskan bahwa pada era Presiden Joko Widodo, kebijakan state capitalism lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan hilirisasi nikel. Sementara pada masa Presiden Prabowo, fokus mulai bergeser pada pengembangan industri pertahanan, mineral strategis, ketahanan pangan, serta penguatan BUMN.
Di bidang hubungan luar negeri, Irma menilai terdapat perubahan pendekatan diplomasi. Menurutnya, Presiden Prabowo menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam berbagai forum internasional dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perubahan orientasi tersebut belum otomatis menghilangkan persoalan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional. “Negara perlu memastikan bahwa berbagai regulasi yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan tidak justru memperkuat akumulasi modal kelompok tertentu,” katanya.
Irma juga menyoroti besarnya pengaruh modal transnasional terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Menurutnya, dinamika politik domestik tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi global maupun investasi asing yang masuk ke Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa liberalisasi ekonomi Indonesia setelah krisis moneter 1998, termasuk melalui Letter of Intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF), menjadi salah satu titik penting yang memengaruhi arah berbagai regulasi ekonomi nasional hingga saat ini.
Menurutnya, sejumlah regulasi di sektor sumber daya alam, energi, maupun ketenagakerjaan lahir dalam konteks liberalisasi ekonomi yang perlu terus dievaluasi agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Irma mengajukan pertanyaan kritis mengenai arah kebijakan pemerintah saat ini. “Apakah penguatan BUMN dan hilirisasi benar-benar memperkuat kedaulatan nasional, atau justru semakin mengintegrasikan Indonesia ke dalam akumulasi modal transnasional? Pertanyaan ini penting untuk terus dikaji secara akademik,” ungkapnya.
Menutup paparannya, Irma berharap konsep state capitalism yang sedang dikembangkan pemerintah dapat dijalankan secara konsisten dengan tetap menjunjung amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, penguatan peran negara harus diarahkan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*Dimas Wijaksono)
Bagikan :


