Jakarta (UNAS)- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang ormas dan lembaga keagamaan di Provinsi Banten untuk mengikuti forum dialog peningkatan kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajibannya di Le Dian Hotel & Cottage, Kota Serang, Selasa (26/2).
Forum dialog yang menghadirkan tiga narasumber, yakni Iif Fikriyati Ihsani (akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Zul Masyhur (akademisi Universitas Nasional), dan Maman Suratman (Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Banten). Acara dibuka oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum Kemendagri Prabawa Eka Soesanta.
Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iif Fikriyati Ihsani mengungkapkan, pesta demokrasi juga memberi ruang kepada rakyat untuk memberikan suara. Bahkan, kebebasan untuk mengungkapkan kepentingan masing-masing. Namun, ia mengingatkan, demokrasi yang dijalankan jangan sampai melanggar hak asasi dan kepentingan orang lain. Harus ada penghormatan pada hak asasi orang lain. Sebab demokrasi Indonesia, spiritnya bukan demokrasi individual yang kebablasan.
“Indonesia sebagai negara demokrasi, dengan hadirnya partai politik sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang mewakili aspirasi rakyat, itu yang harus terwujud,” katanya.
Mengenai dialog kebangsaan yang digelar Kemendagri, Iif berharap, bisa jadi instrumen yang bisa menumbuhkan kesadaran publik akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Sehingga mereka dapat mengunakan hak pilihnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kritis dan dewasa.
Mengenai situasi politik yang semakin memanas di masa kampanye, Iif mengajak para tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah belah umat. “Saya percaya masyarakat Banten merupakan masyarakat yang ramah dan santun, yang siap menghadapi perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2019. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat serta teman-teman media menjadi kunci untuk menjamin pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan damai dan partisipasi pemilih meningkat,” ungkapnya.
“Insya Allah Banten tidak termasuk daerah yang masyarakatnya mudah terprovokasi oleh informasi hoax, fitnah dan ujaran kebencian yang marak di medsos. Kegaduhan yang terjadi memang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan, tapi itu saya yakin tidak akan memicu konflik saat Pemilu 2019 digelar,” tambah Iif.
Pada kesempatan yang sama, akademisi Universitas Nasional (Unas) Zul Masyhur mengatakan, instrumen demokrasi adalah politik atau kebijakan yang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. “Karena tujuannya itulah, dibutuhkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi. Sebab demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila, di mana setiap kebijakan yang dibuat, landasannya harus berdasarkan Pancasila,” ungkapnya.
