Jakarta (UNAS) – Program Studi Hubungan Internasional Universitas Nasional (HI UNAS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengelolaan Wilayah Udara Nasional sebagai Sumber Daya Strategis” pada Kamis, 11 Desember 2025, di Aula UNAS Blok A Lantai IV. Forum ini menghadirkan pakar pertahanan, regulator penerbangan, akademisi, dan praktisi untuk membahas masa depan pengelolaan langit Indonesia yang semakin kompleks dan strategis.
Isu Strategis dan Relevansi Nasional
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAS, Dr. Aos Yuli Firdaus, M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa pengelolaan wilayah udara bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari kepentingan strategis nasional.
“Tema ini memiliki relevansi besar bagi dinamika kedaulatan, keamanan, dan arah pembangunan negara kita ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa isu ini menyangkut kedaulatan, keamanan, diplomasi internasional, serta kepentingan publik yang lebih luas. Menurutnya, FGD menjadi ruang penting untuk mempertemukan beragam perspektif dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat.
“Dengan hadirnya para ahli berpengalaman, saya optimis FGD hari ini akan menghasilkan pemikiran yang komprehensif dan aplikatif bagi kepentingan nasional,” tuturnya.
Kolaborasi Lintas Disiplin
Dr. Aos juga memberikan apresiasi kepada Pusat Studi Air Power Indonesia dan Center for Australian Studies UNAS atas kolaborasi yang memungkinkan terselenggaranya forum ini.
“Kolaborasi semacam ini menjadi bukti bahwa isu strategis hanya dapat diselesaikan melalui kerja bersama lintas disiplin,” tambahnya.
Pandangan Para Pakar
FGD ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya:
- Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, Kepala Pusat Studi Air Power Indonesia
2. Ir. Lukman F. Laisa, M.T., Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub RI
3. Setio Anggoro, Direktur Operasi AirNav Indonesia
Denon Prawiraatmadja, Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA)
serta para guru besar, akademisi, dan praktisi dari berbagai bidang.
Dalam pemaparannya, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menegaskan bahwa pengelolaan wilayah udara bukan hanya soal teknis, tetapi juga simbol dan aksi kedaulatan negara.
“Negara harus hadir nyata melalui regulasi, penegakan hukum, dan kepastian siapa yang berhak mengelola langit kita,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya pembaruan strategi dan penguatan kapasitas institusional agar Indonesia mampu menjawab tantangan geopolitik dan perkembangan teknologi penerbangan global.
Hasil Diskusi dan Penutup
Diskusi dilanjutkan dengan paparan narasumber lain mengenai tantangan operasional, modernisasi navigasi udara, peluang kerja sama internasional, serta dampak sosial-ekonomi dari tata kelola wilayah udara nasional.
Acara ditutup dengan penyerahan plakat dan sertifikat kepada para pembicara, serta penyerahan buku dari Pusat Studi Air Power Indonesia kepada UNAS. FGD diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat kajian dan kebijakan pengelolaan ruang udara Indonesia.(SAF)
