Jakarta (Unas) – Terpilihnya Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri (PM) baru Australia tidak hanya berdampak pada kancah perpolitikan di dalam negeri Australia, tetapi juga bidang politik luar negerinya, khususnya bagi Indonesia. Usai melakukan kunjungan dengan Presiden Jokowi pada Minggu (05/06) lalu, kedatangan PM Albanese dinilai memiliki minat nyata untuk menghidupkan kembali hubungan bilateral Indonesia dan Australia secara strategis.
“Bukan hanya menjalankan tradisi, kunjungan PM Australia ke Indonesia menandakan adanya upaya memperkuat kemitraan Indonesia-Australia, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan,” ujar Kepala Pusat Studi Australia Unas, Harry Darmawan, M.Si., dalam Simposium Ilmuan Prodi Hubungan Internasional (HI) Universitas Nasional (Unas) yang dihelat secara luring di Aula Blok I Lantai IV, Kamis (14/07).
Dosen prodi HI itu menambahkan, hubungan Indonesia-Australia tersebut harus dilakukan dengan seimbang. “Di Australia sudah banyak didirikan pusat studi Indonesia di beberapa universitas, sedangkan di Indonesia hanya ada satu pusat studi Australia. Hal ini yang seharusnya kita kembangkan dan perluas,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Dr. Hartanto mengatakan, membangun hubungan baik itu juga perlu dilakukan atas dasar prinsip saling menghormati dan menguntungkan antara kedua negara. “Relasi Australia dan Indonesia tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan nasional, tetapi juga memperjuangkan kestabilan dan keseimbangan pengaruh di kawasan Asia-Pasifik,” tuturnya.
Dosen Universitas Pertamina, Dr. Indra Kusumawardana mengatakan, Indonesia dan Australia memiliki hubungan persahabatan yang unik. Selain menjanjikan banyak kerja sama, hubungan kedua negara ini juga kerap mengalami pasang surut. “Meski memiliki letak geografis yang dekat, kondisi ini kerap terjadi karena adanya perbedaan baik dari sisi budaya maupun orientasi politik,” imbuhnya.
Hadir sebagai narasumber keempat, Dr. Sonny Sudiar dari Universitas Mulawarman juga mengatakan, pemerintahan PM Albanese memiliki kesempatan untuk mendukung hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan Indonesia. Menurutnya, Australia dapat mempercepat realisasi dari program-program kerja sama yang dijabarkan dalam Comprehensive Economic Patnership Agreement (CEPA).
“Program ini memberikan peluang kerja sama ekonomi yang lebih dalam. Keberhasilan dari CEPA juga dapat mendorong kerja sama lainnya yang dapat memperkuat hubungan Indonesia-Australia tak hanya di dalam ekonomi, tetapi juga politik dan kemasyarakatan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsekal (purn) Chappy Hakim menuturkan, selain adanya peningkatan komitmen dalam bidang ekonomi CEPA, perdagangan, dan people to people connectivity, terdapat hal lain yag perlu digencarkan oleh kedua negara ini.
“Misalnya arah kebijakan Australia dalam keanggotannya seperti AUKUS dan QUAD, karena kunjungan PM Albanese juga menarik perhatian kepada Indonesia di tengah dua hal tersebut,” tegasnya. Ia juga menuturkan bahwa upaya mempererat hubungan Indonesia dan Australia dalam kepemimpinan PM Albanese perlu melibatkan banyak stakeholders, salah satunya para peneliti dan akademisi di dalam perguruan tinggi.
Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana Simposium Dr. Hendra Maujana Saragih, S.I.P., M.Si. mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pemahaman teori dan menambah cakrawala berpikir mahasiswa dan dosen Prodi HI FISIP Unas.
“Dengan mengundang beberapa narasumber, kami berharap pokok bahasan hari ini bisa meningkatkan pengetahuan mahasiswa khususnya dalam hubungan kerja sama Indonesia dengan Australia,” terangnya.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Administrasi Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas Dr. Aos Yuli Firdaus, S.I.P., M.Si. juga mengatakan, tema yang diambil dalam simposium ini merupakan hal yang menarik dan up to date. “Oleh sebab itu, perlu diadakan diskusi lebih lanjut antara mahasiswa prodi HI dan para ilmuan yang ahli dalam bidang HI,” pungkasnya. (NIS)
