Jakarta (Humas UNAS) – Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) menyelenggarakan Seminar Series bertajuk “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis Politik Pemerintahan Prabowo” di Menara UNAS Ragunan, Selasa (7/7/2026). Seminar ini menghadirkan Dr. Fuad Bawazier sebagai keynote speaker, serta Prof. Dr. Makarim Wibisono, M.A. dan Prof. Drs. Rusman Ghazali, M.Si., Ph.D. sebagai invited speaker. Diskusi turut menghadirkan Dr. Sri Radjasa Chandra, Dr. Selamat Ginting, M.I.Kom., dan Dr. Irma Indrayani, M.Si. sebagai narasumber, dengan moderator Dr. Tr. Hilmi Rahman Ibrahim, M.Si.
Dalam sambutannya, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik UNAS, Associate Professor Dr. T.B. Masa Djafar, M.Si., menegaskan bahwa seminar ini merupakan forum akademik yang terbuka untuk mengkaji dinamika politik nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Menurutnya, tema yang diangkat merupakan refleksi terhadap berbagai tantangan yang berpotensi dihadapi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan bahwa diskusi ini tidak bertujuan membangun opini yang berpihak, melainkan membuka ruang ilmiah bagi berbagai perspektif untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi bangsa di tengah perubahan konstelasi politik internasional.
“Judul ini boleh disetujui, boleh juga diperdebatkan. Yang ingin kita buktikan adalah apakah negara kita dalam keadaan baik-baik saja atau justru memiliki potensi ancaman akibat konflik global terhadap stabilitas politik pemerintahan Prabowo. Jawaban itu kita cari bersama melalui berbagai perspektif akademik,” ujarnya.
Masa Djafar juga memperkenalkan para narasumber yang dinilainya memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang masing-masing. Ia menyebut seluruh pembicara merupakan bagian dari keluarga besar UNAS, baik sebagai alumni maupun dosen, sehingga diskusi yang berlangsung mencerminkan kontribusi pemikiran akademisi Universitas Nasional terhadap isu-isu kebangsaan.
Ia menilai kehadiran akademisi dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari hubungan internasional, kebijakan publik, komunikasi politik, intelijen, hingga lingkungan, akan memperkaya pembahasan mengenai tantangan geopolitik dan dampaknya terhadap Indonesia.
Lebih lanjut, ia berharap seminar tersebut mampu menghasilkan analisis yang objektif dan berbasis data sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada sivitas akademika maupun masyarakat.
“Kita ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif agar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman mengenai situasi yang sedang berkembang, baik terkait kebijakan strategis pemerintah maupun tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia,” katanya.
Ia menegaskan bahwa UNAS sebagai perguruan tinggi memiliki tradisi akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir secara bertanggung jawab. Karena itu, seminar ini diharapkan menjadi ruang dialog ilmiah yang terbuka, kritis, namun tetap berlandaskan argumentasi akademik.
Masa Djafar juga mengingatkan bahwa Universitas Nasional memiliki sejarah panjang dalam melahirkan pemikiran-pemikiran kritis. Ia menyinggung Prof. Soemitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto sekaligus salah satu pendiri UNAS, sebagai tokoh yang dikenal memiliki keberanian menyampaikan kritik konstruktif terhadap berbagai kebijakan negara.
“UNAS sejak awal memiliki semangat sebagai kampus yang kritis. Karena itu, melalui forum seperti ini kita ingin terus menjaga tradisi akademik dengan memberikan masukan yang objektif bagi pembangunan bangsa,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik UNAS mengajak seluruh peserta untuk mengikuti seminar secara aktif dan memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang pertukaran gagasan yang produktif.
Ia berharap hasil diskusi tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran bagi perumusan kebijakan publik serta penguatan demokrasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
Pada sesi penutupan seminar, Masa Djafar mengumumkan bahwa kegiatan tersebut merupakan seri pertama dari rangkaian diskusi akademik yang akan terus diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Politik. Menurutnya, berbagai isu strategis yang mengemuka dalam seminar akan menjadi agenda pembahasan berkelanjutan dengan menghadirkan hasil-hasil riset para dosen, profesor, dan doktor UNAS.
Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk terus menghasilkan gagasan ilmiah yang relevan bagi penyelesaian persoalan bangsa. Karena itu, forum akademik seperti ini menjadi wadah bagi sivitas akademika untuk menyampaikan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi berbasis keilmuan kepada para pengambil kebijakan.
Masa Djafar juga menyoroti pentingnya implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus terus menjadi perhatian dunia akademik maupun gerakan intelektual mahasiswa.
“Pasal 33 harus menjadi agenda utama. Kampus memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal gagasan-gagasan strategis demi kepentingan bangsa melalui kajian akademik yang objektif dan berbasis penelitian,” ujarnya.
Masa Djafar berharap rangkaian Seminar Series ini dapat menjadi wadah lahirnya berbagai rekomendasi kebijakan yang disampaikan melalui suara akademisi kepada para pengambil keputusan. “Ini baru seri pertama. Mudah-mudahan hasil diskusi dan publikasi dari forum ini dapat menjadi suara kampus yang sampai kepada para pengambil keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya.
Dr. Fuad Bawazier: Perkuat Ketahanan Ekonomi di Tengah Gejolak Geopolitik
Sebagai keynote speaker, Dr. Fuad Bawazier menjelaskan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi turbulensi geopolitik yang ditandai meningkatnya rivalitas antarnegara, konflik di berbagai kawasan, serta persaingan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan informasi. Menurutnya, kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
Fuad menekankan bahwa pemerintah perlu mencermati perkembangan geopolitik secara strategis agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tekanan global, terutama yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, harga energi, dan nilai tukar.
“Yang paling penting bukan hanya melihat konflik yang terjadi di luar negeri, tetapi bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Kita harus memastikan ekonomi nasional memiliki fondasi yang kuat agar tidak mudah terguncang oleh perubahan situasi global,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam, bonus demografi, dan posisi geografis yang strategis. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, kepemimpinan yang adaptif, serta kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas politik nasional.
Prof. Makarim Wibisono: Diplomasi Bebas Aktif Tetap Relevan
Sebagai invited speaker, Prof. Dr. Makarim Wibisono, M.A., menjelaskan bahwa dunia saat ini memasuki fase turbulensi geopolitik yang ditandai meningkatnya rivalitas antarnegara, perang teknologi, serta melemahnya efektivitas organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik global.
Menurut diplomat senior tersebut, konflik di Laut Cina Selatan, Timur Tengah, hingga kawasan Eropa memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, ia menilai politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pilihan strategis Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional tanpa terjebak pada blok kekuatan tertentu.
Selain memperkuat diplomasi internasional, Indonesia juga perlu memperkuat ketahanan pangan, kemandirian energi, serta menjaga stabilitas politik nasional agar mampu menghadapi tekanan geopolitik yang semakin kompleks.
Prof. Rusman Ghazali: Reformasi Tata Kelola Menjadi Kunci
Sementara itu, Prof. Drs. Rusman Ghazali, M.Si., Ph.D. memaparkan bahwa tantangan utama pemerintahan saat ini tidak hanya berasal dari dinamika geopolitik global, tetapi juga dari tata kelola ekonomi nasional.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan negara. Menurutnya, penguatan tata kelola, reformasi regulasi, serta pembenahan birokrasi menjadi syarat penting agar kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Prof. Rusman juga memperkenalkan konsep Prabowonomics yang menurutnya berupaya memadukan mekanisme pasar dengan peran negara. Namun, ia menegaskan keberhasilan konsep tersebut sangat bergantung pada konsolidasi politik, efektivitas kelembagaan, serta harmonisasi kebijakan antarkementerian dan lembaga.
Dr. Irma Indrayani: Negara Harus Tetap Menjadi Aktor Utama Ekonomi
Dalam paparannya, Dr. Irma Indrayani, M.Si. menyoroti pentingnya memperkuat kembali peran negara dalam pembangunan ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menjelaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah, seperti penguatan Badan Pengelola Investasi Danantara, hilirisasi industri, ketahanan pangan, serta penguatan BUMN merupakan langkah untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi nasional.
Namun demikian, Irma mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus mampu mencegah dominasi oligarki ekonomi sehingga negara benar-benar menjadi pengelola sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dr. Sri Radjasa Chandra: Stabilitas Politik Menjadi Penentu
Dari perspektif intelijen strategis, Dr. Sri Radjasa Chandra menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tekanan yang bersifat simultan, mulai dari perlambatan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dinamika elite politik, hingga perubahan geopolitik global.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya menghadapi krisis, melainkan bagaimana pemerintah mampu mencegah meningkatnya eskalasi ketegangan sosial menjadi gangguan keamanan nasional. Ia menilai kepemimpinan yang adaptif, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kemampuan merespons aspirasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional.
Dr. Selamat Ginting: Ancaman Hybrid Warfare Perlu Diantisipasi
Sementara itu, Dr. Selamat Ginting, M.I.Kom. mengulas tantangan keamanan dari perspektif politik dan pertahanan. Menurutnya, ancaman terhadap suatu negara pada era modern tidak lagi didominasi invasi militer, melainkan melalui hybrid warfare, yakni kombinasi tekanan ekonomi, propaganda, serangan siber, disinformasi, hingga pembentukan opini publik.
Ia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjaga ketahanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik, meningkatkan keamanan siber, serta memperkuat diplomasi pertahanan agar mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman non-konvensional di era digital. (*Dimas Wijaksono)
Bagikan :
