Jakarta (UNAS) – Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan global dan hubungan internasional antar negara-negara di Dunia. Sejak kemunculannya pada Desember 2019, Virus ini langsung menjadi perhatian dunia. Sebab intensitas penyebarannya sangat masif dan mengakibatkan tingginya kematian di seluruh dunia. Dengan adanya pandemi Covid-19 banyak negara yang harus menutup wilayahnya. Aktivitas transportasi masuk hingga keluar ditutup dan pergerakan masyarakat pun dibatasi. Hubungan bilateral dan multilateral antar negara tak sedikit yang terganggu akibat pandemi Covid-19.
Dengan adanya pandemi ini, negara di dunia mengalami perubahan khususnya politik global. Dinamika politik global saat ini berfokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Sehingga pandemi Covid-19 bisa dijadikan sebagai babak baru dalam pergerakan politik global.
Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D. mengatakan bahwa di tengah pandemi covid-19, politik global diwarnai oleh beberapa isu penting. “Persoalan etis, moral, keadilan, kesehatan, pemerataan akses vaksin, dan pertarungan negara-negara besar mewarnai politik global saat ini pada kondisi pandemi,” ujarnya dalam Webinar Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Nasional “Politik Global Pasca Pandemi Covid-19” di Jakarta, pada Rabu, (26/8).
Ia menambahkan, dengan kondisi saat ini terdapat tiga tren utama politik global yaitu rasa nasionalisme yang menguat. Hal itu disebabkan adanya gerakan gotong royong untuk saling membantu satu dengan lainnya. Namun hal itu juga dibarengi melemahnya sikap multilateralisme sehingga negara tidak lagi berharap dengan program kerjasama dengan negara lain.
“Kemudian ditengah kondisi pandemi, ada persaingan bisnis global produksi vaksin diantara negara-negara. Mereka berlomba lomba menemukan vaksin penyakit ini yang harus diatasi sehingga didalamnya ada aspek bisnis yang tidak dipungkiri meskipun negara yang bayar tapi tetap perusahaan dapat diuntungkan,” kata Aleksius.
Selain itu, menurut Aleksius, kondisi politik global saat ini adanya kecurigaan publik terhadap aktor-aktor yang bermain di dalamnya. Sehingga dengan situasi pandemi covid19 ada berbagai kepentingan dan keuntungan yang ingin didapat.
“Ada hasrat-hasrat yang berkecamuk yakni hal-hal yang diuntungkan, ada kepentingan kepentingan tersembunyi dibalik aktor yang tersembunyi, ada agenda-agenda yang terselubung jadi ada kepentingan yang berkecamuk saling berbenturan satu dengan yang lain itu adalah kondisi global saat ini,” jelasnya.
Sementara itu, Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Dr. Adi Suryadi Culla, M.A. menyatakan bahwa situasi politik global akibat pandemi menimbulkan suatu persaingan diantara negara-negara di dunia. Persaingan tersebut terlihat adanya perlombaan antara negara dalam menemukan vaksin covid-19.
“Ada dampak global yang radikal yang sangat masif dari dinamika politik global yang kita hadapi, sehingga kondisi global akibat covid menciptakan suatu persaingan,” ucap Adi.
Selain, negara-negara lain, Amerika dan China juga semakin menunjukan rivalitas antar kedua negara akibat pandemi Covid-19. “Munculnya China sebagai negara yang berhasil dalam menghadapai krisis pandemi dan perannya yang sangat penting dalam memberikan bantuan internasional, menandai semakin mencuatnya rivalitas dengan Amerika serikat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Nasional Dr.(c) Hendra Maujana Saragih, S.IP., M.Si. menjelaskan bahwa Covid-19 sebagai babak baru dunia dimana munculnya virus ini membuat dinamika politik internasional sangat berfokus pada upaya penanganan.
“Sehingga logis jika pandemi Covid-19 bisa dijadikan sebagai babak baru dalam periodisasi politik global,” jelasnya. Alasannya, menurut hendra, karena semua negara sangat terpengaruh karena pandemi ini.
Dinamika politik global yang terjadi ditengah pandemi harus diwaspadai oleh negara-negara dan hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Sehingga diperlukan proteksi terhadap warga negara.
“Resposibility to protect yakni negara hadir untuk memproteksi dan lebih hati hati dalam menjalankan kebijakan, harus lebih detil jadi bukan soal kesepakatan antar negara negara tapi manfaatnya harus dirasakan oleh warga negara,” tuturnya. (*DMS)
