Mencoba Ungkap Sisi Lain dari Hutang Pemerintah, Dialog EkoPol Sekolah Pascasarjana Jadi Ajang Adu Data Para Narasumber

JAKARTA ( UNAS) – Dialog ekonomi politik menjadi topik yang begitu hangat akhir – akhir ini. Sektor ekonomi dan politik memang menjadi sektor yang sangat menarik untuk ditelusuri dan dipelajari. Bayaknya para ekonom dan politisi yang menghiasi layar kaca menjadi bukti bahwa sektor EkoPol ini memang layak untuk disuguhkan. Salah satunya pada Selasa ( 28/11) Sekolah PascaSarjana Program Ilmu Politik  kembali mengadakan dialog interaktif bertemakan “ Paradoks Utang Pemerintah”.  Tak tanggung – tanggung deretan nama – nama tenar terpampang jelas sebagai narasumber pada lembaran susunan acara yang diberikan panitia. Sebut saja Prof. Dr. Umar Basalim, D.E.S, Drs, Anthony Budiawan.Msc, Dr.Ir. H. Arif Budimanta serta Johnny G.Plate. Bertindak sebagai pengarah dialog pada kali ini,Erros Djarot tampil dengan gayanya yang kritis diselingi humor – humor yang spontan membuat acara dialog interakti kali ini semakin menarik. Pria yang dikenal sebagai politisi dan budayawan senior Indonesia ini  membuka acara dengan mempersilahkan para narasumber untuk segera mempresentasikan tulisan – tulisan mereka.

Tampil sebagai pembicara pertama Prof. Dr. Umar Basalim, mencoba memberikan pemikiran dan opininya terhadap utang pemerintah yang memang telah menjadi tradisi bagi pemimpin bangsa ini.  dalam paparannya Umar, menyinggung tentang pihak – pihak yang selama ini hanya mampu mengkritik pemerintah bahkan mengutuk keras tentang kebiasaan berhutang terhadap luar negeri. Hal ini tandasnya, bisa terjadi dikarenakan terlalu cepatnya masyarakat dalam mengambil kesimpulan tanpa terlebih dahulu mempelajari sebab, serta manfaat daripada berhutang. Dengan nadanya yang lembut dan santun Guru Besar Universitas Nasional ini mencoba membuka pikiran para peserta yang hadir dengan menggunakan pendekatan historis/sejarah.

Didunia ini tidak ada negara yang dapat berkembang dan maju tanpa berhutang dengan negara lain, sebut saja negara Adi Kuasa saat ini yaitu Amerika Serikat. Bangsa Jepang terkenal sangat hemat mereka menabung banyak dan sedikit berbelanja. Ekspor Jepang juga lebih besar dari impornya. Meski demikian ekonomi Jepang dianggap lemah bahkan cenderung dihantui krisis, ungkap Umar

Sebaliknya rakyat Amerika Serikat lebih suka berbelanja bahkan boros. Dengan kartu kredit mereka membelanjakan hari ini pendapatannya 2 atau 3 bulan yang akan datang. Mereka hampir tidak menabung, namun nyatanya tegas Umar, ekonomi Amerika dianggap kuat dan dipercaya akan terus menguat.  Mengapa hal itu bisa terjadi Umar menjelaskan, bahwa ekonomi Amerika Serikat kuat akibat berhutang kepada beberapa negara di luar negeri. Banyak negara seperti China, Jepang bahkan India yang berlomba- lomba menginvestasikan uang mereka kepada Amerika Serikat sebut saja India menyimpan lebih dari 50 milyar dollar dalam surat – surat berharga AS ada juga China yang rela menggelontorkan 160 milyar dollar dalam surat berharga AS, singkatnya setiap tahun negara- negara didunia menyediakan lebih dari 5 triliyun dolar untuk dibelanjakan oleh AS.

“ Perlukah kita mengkhawatirkan utang pemerintah,  jawabannya adalah tidak perlu karena nyatanya saat ini walaupun  terlihat besar jumlah kita tetapi jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan hutang negara – negara lain di Asia seperti China dan Jepang. Kita bisa belajar banyak dari negara – negara yang menjadikan hutang sebagai sumber dari pendapatan negara mereka, dengan pengelolaan keuangan yang buruk juga dapat menyebabkan sebuah negara menjadi “bangkrut” atau bisa dikatakan terpuruk sebut saja negara – negara dikawasan Amerika Latin seperti Argentina dan yang terbaru adalah Yunani. Indonesia sendiri pernah terpuruk akibat besarnya hutang luar negeri yang tidak terkendali puncaknya pada tahun 1998,  mismanajemen utang luar negeri kala itu yang pada akhirnya menyebabkan instabilitas finansial hal ini ditandai dengan rendahnya harga aset – aset finansial seperti saham, obligasi serta surat- surat berharga lainnya”, tegas Umar.

Guru Besar UNAS inipun, menambahkan bahwa utang bukanlah  merupakan tujuan, namun instrumen untuk mencapai tujuan bernegara mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai negara yang terus melakukan pembangunan, kata Umar Indonesia membutuhkan anggaran belanja infrastruktur yang tinggi dan sebagian besar dana nya didapatkan dari berhutang. Dengan memperbaiki rasio pajak ( tax rasio) Indonesia bisa meningkatkan pendapatannya sebab indikator jumlah pembayar pajak kita saat ini masih rendah yaitu berkisar diangka 11%, tutup Umar.

Banyaknya pertanyaan serta penguasaan materi yang begitu mumpuni dari masing- masing narasumber menjadi sebuah ajang adu informasi dan data yang akurat perihal  kisaran angka utang pemerintah saat ini. Sebut saja Drs Anthony Budiawan Msc. Pria yang saat ini menjabat sebagai Managing Director dari sebuah lembaga analisis ekonomi dan kebijakan publik ( PEPS) ini tampil  dengan suguhan data dan grafik – grafik yang sangat jelas perihal kenaikan hutang pemerintah dari waktu ke waktu. Dalam paparanya pria berkacamata ini, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pola kepemimpinan sejak era Soeharto sampai dengan Joko Widodo.

Total utang pemerintah pusat hingga april 2017 ungkap Anthony,  tercatat mencapai Rp3.667,41 triliun. Total utang tersebut dinilainya  masih aman atau belum melampaui batas kewajaran. Hal itu disebabkan rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini masih berada di bawah 30 persen, Rasio utang tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat.

“Utang Indonesia kalau dibandingkan dengan berbagai negara, tidak termasuk tinggi. Dia (utang Indonesia) masih ada di rasio 30 persen, malah sedikit di bawah PDB, dan itu masih di bawah kebanyakan negara,” ujar Anthony , Selasa ( 28/11).

Memang pada era Presiden Jokowi pertumbuhan utang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini sebutnya, lebih dikarenakan gencarnya Jokowi didalam membangun insfrastruktur oleh karena itu pemerintah kini tengah membangun kerjasama dengan sektor swasta untuk ikut andil dalam membangun proyek – proyek yang telah dicangkan oleh pemerintah saat ini. Sehingga pembiayan infrastruktur tidak lagi hanya mengandalkan utang luar negeri semata, kata Anthony di ruang seminar Jln R.M Harsono Ragunan Jaksel.