“Ngobrol Publik Refleksi Pemilu Serentak 2019 & Narasi People Power”.
JAKARTA (UNAS) – Polemik Pemilihan Umum (PEMILU) yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April lalu semakin memanas, ditambah lagi dengan pengumunan hasil penghitungan suara PEMILU pada (21/5). Dengan memanfaatkan moment yang terjadi di Indonesia, Fakultas Ilmu Hukum menggelar Seminar Nasional dengan mengangkat tema “Ngobrol Publik Refleksi Pemilu Serentak 2019 & Narasi People Power”.
Seminar yang dilaksanakan pada (20/5) mengundang beberapa tokoh yang aktif berpolitik seperti : Tim BPN Prabowo-Sandi Kawendra, Pengamat Politik & Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan Politisi PSI-Tim TKN Jokowi-Ma’aruf Amin Rian Ernest . Menurut Ernest, istilah People Power itu sendiri sudah ada sejak tahun 86, yang pada waktu itu terjadi di Fhilipina. “Bicara mengenai people power, nah people power ini memang sangat lekat sekali dengan asia, terutama filipina dan istilah ini sudah ada sejak tahun 86, kalau sekarang people power itu konteksnya semua bergerak menggerakan narasi politik kita visi misi kita dengan cara yang benar”, jelas Politisi PSI-Tim TKN Jokowi-Ma’aruf Amin itu.
Pada kesempatan yang sama, Tim BPN Prabowo-Sandi juga mengutarakan pendapat yang sama mengenai People Power. Menurut Kawendra, People Power bisa menjadi dua pengertian, baik secara harafiah maupun secara terminologi politik. “Kalau secara harafiah, people power itu adalah kekuatan rakyat, jadi dari mulai pemilu sebelumnya mas-mas yang ada di KPU sudah menjadi people power, tapi secara terminologi politik, people power itu adalah bagaimana cara penyampaian asipasi, keluhan, pendapat yang di dukung oleh Undang-undang,” jelas Kawendra.
People power mengacu pada revolusi sosial damai yang terjadi di Filipina sebagai akibat dari protes rakyat Filipina melawan Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa 20 tahun. People power dikenang sebagai perlawanan damai yang ditandai dengan demonstrasi jalanan setiap hari yang terutama diadakan di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA). Peristiwa ini juga dianggap sebagai momen yang melahirkan kembali demokrasi di Filipina.
PEMILU yang diadakan serentak pada tahun ini, disebut-sebut sebagai PEMILU yang paling kompleks. Pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang menyuarakan hak pilihnya justru perlu dikaji ulang. Pasalnya PEMILU serentak justru mengurangi kualitas politik. Seperti yang disampaikan oleh Ernest, “Pemilu tahun ini adalah pemilu yang paling kompleks sedunia, kita demokrasi yang paling kompleks. Lebih baik jangan serentak seperti ini, niatnya bagus untuk mengirit anggaran tapi kita juga harus melihat kualitas berpolitik, kalau serentak orang jadi engga fokus lagi,” ungkapnya.
Pengamat Politik & Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti juga menambahkan bahwa PEMILU di Indonesia perlu perhatian khusus dengan sistem yang setiap periodenya berubah-ubah. “Sejujurnya saya adalah orang yang paling tidak suka dengan sistem PEMILU yang ada di Indonesia yang setiap periodenya berubah-ubah dan ini memerlukan perhatian khusus,” imbuh Ray. Sementara itu, Kawendra juga mengutarakan pendapatnya mengenai PEMILU serentak yang telah dilaksanakan April lalu. “Dari pemilu serentak ini konsekuensinya adalah DAPIL dan calon Legeslatif kurang perhatian oleh masyarakat, ini adalah PR kita jika terjadi pemilu serentak untuk bagaimana cara memangkas biaya, kita juga harus tau kualitasnya yang menjadi calon Legeslatif yang ada di Senayan, jangan sampai kita enggak tau,” sambung Kawenda. (*TIN)
