Jakarta (UNAS) – Dr. Aloysius Mado, B.Sc, S.Sos, M.Han., berhasil mendapat gelar doktor Ilmu Politik dengan mengangkat “Konflik Mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca Penandatanganan MoU Helsinki Studi Kasus : Pilkada Aceh 2017” sebagai judul disertasi. Dr. Aloysius Mado, B.Sc, S.Sos, M.Han mendapat gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan dalam sidang terbuka program doktor pada Kamis (15/7) di Menara UNAS.
Dalam disertasinya, ia menjelaskan bahwa kemunculan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terjadi akibat kewenangan secara sosial, politik dan kekuasaan secara ketidakadilan pemerintah pusat dalam mengeksploitasi kekayaan alam Aceh. “Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul pada tahun 1976 hingga 2005. Hasil alam yang dieksploitasi oleh pemerintah pusat seperti tambang minyak dan gas Arun yang tergolong cukup besar, namun tidak memberi kesejahteraan bagi Sebagian besar masyarakat Aceh”, jelasnya
Pada Juli 2005, tambah Aloysius Pemerintahan Presiden SBY melakukan lima kali pertemuan formal dengan GAM di Helsinki. “Pada tahap awal pertemuan kedua pihak bersepakat mengenai substansi dan redaksi yang tertuang pada MoU. Kesepakatan tersebut diikuti dengan penandatanganan kesepakatan perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM yang dikenal dengan MoU Helsinki pada Agustus 2005”, sambungnya
Namun dalam pelaksanaan damai Helsinki terdapat beberapa persoalan, salah satunya reintegrasi mantan anggota GAM merupakan tugas yang sulit. “Penerimaan MoU dan reintegrasi mantan GAM tidak menyentuh aspek integrasi sikap dan Psikologi dan faktor lain adalah masalah pendanaan, kompensasi dan kecemburuan dari korban konflik Aceh terhadap GAM”, tegas Aloysius.
Memasuki era damai atau pasca konflik Aceh terdapat suatu kondisi politik yang melibatkan keseluruhan mantan GAM yaitu Pilkada Aceh. Pesta demokrasi ini tak kecuali telah melibatkan para mantan GAM pada Pilkada Aceh 2017.
Dalam penutupnya, Aloysius menyampaikan bahwa perubahan yang terjadi pasca mantan GAM meraih kemenangan pilkada berdampak kepada segala aspek. “Perubahan yang terjadi pasca mantan GAM meraih kemenangan pilkada yakni suatu kekuasaan di pemerintahan berdampak pada masyarakat Aceh pasca pilkada 2017 tunduk pada proses perubahan tersebut”. Tutupnya.
Pada sidang terbuka program doktor ilmu politik turut hadir sebagai penguji : Dr. Drs. Otto Nur Abdullah sebagai Penguji 1, Direktur Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik UNAS Prof. Dr. Maswadi Rauf., M.A., sebagai penguji 2, Prof. Dr. Eko Sugiyanto, M.Si., sebegai Promotor, Dr. Erna Ermawati Chotim , M.Si., sebagai Ko-Promotor dan Koordinator Program Doktor Ilmu Politik UNAS Dr. TB Massa Djafar, M.Si sebagai penguji internal yang diketuai oleh Prof. Dr. Umar Basalim, DES. (*TIN)
Bagikan :
