Jakarta (UNAS)- Perkembangan sistem pemerintahan dari masa ke masa telah banyak berubah, paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan saat ini mulai diperkenalkan melalui konsep yang dicetus oleh David Osborne yaitu Reinventing Government yang bersifat Enterspiring Government. Konsep ini menjelaskan tentang pengembangan berwirausaha dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai upaya untuk menyediakan layanan umum yang berkualitas bagi masyarakat.
Dalam hal ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional bekerjasama dengan Badan Layanan UMUM menggelar Webinar Akuntansi Sektor Publik 21 yang bertema “ Tata kelola, Akuntansi dan Laporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum (BLU) pada Kamis (1/6).
Menurut Dr. Marwanto Harjowiyono, M.A dari Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pada masa pandemi seperti ini pemerintah banyak mengambil utang itu merupakan konsekuensi. “Bahwa pemerintah banyak mengambil utang sebenarnya bukan kebijakan itu merupakan konsekuensi karena dalam masa pandemi ini belanja lebih banyak dikeluarkan oleh negara, sementara pajak drop sehingga bolongnya defisit itu semakin besar dan salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menutup adalah pinjaman atau utang dan semua mengikuti proses APBN” paparnya dalam seminar.
Ia menambahkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah proses jangka panjang. “Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan dalam jangka panjang, dalam mengelola keuangan negara kita menggunakan instrumen yaitu kebijakan APBN, APBN inilah sebagai dokumen ekonomi dan sekaligus dibahas oleh parlemen akan menunjukan sebuah angka kesepakatan dan ini memerlukan waktu yang panjang dan harus detail,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Subdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III M. Syaibani, S.E,. M.E menyampaikan bahwa APBN menjadi tulang punggung utama dalam menjalankan negara. “ Kita lihat dari sisi tenaga BLU, bagaimana APBN menjadi tulang punggung utama untuk menjalankan negara ini, akuntansi dan pertanggungjawaban BLU. Untuk menjalankan APBN perlu sebuah inovasi dalam mengelola keuangan negara.” Jelas Syaibani
“Untuk itu dalam menjalani APBN dalam mengelola keuangan kita ada Badan Layanan Umum” pungkasnya.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kumba Digdowiseiso, S.E,.M.App.Ec.,Ph.d berharap kegiatan ini bisa memberikan pengetahuan yang baik untuk dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
“Dalam pemerintahan di Indonesia Enterprising Government diadopsi dalam reformasi keuangan negara melalui tata kelola keuangan dalam badan hukum agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, untuk itu saya berharap dosen dan mahasiswa FEB bisa mendapatkan pengetahuan yang baik dalam webinar ini” tutupnya. (*TIN)
