Jakarta (Unas) – Keberlanjutan Pengelolaan Sarana Air Bersih (SAB) desa dipengaruhi oleh beberapa aspek dan keterlibatan antara masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi. Guna meningkatkan pemahaman akan hal tersebut, Universitas Nasional (Unas) melalui Pusat Pengkajian Politik dan Pengembangan Masyarakat (P4M) bekerja sama dengan WIN Development menggandeng beberapa stakeholders dalam mewujudkan pelaksanaan dan pengelolaan SAB.
Kegiatan bertajuk ‘Politik Air Bersih’ ini dilakukan dalam bentuk seminar daring yang menghadirkan para pelaku langsung, para pakar politik dan pemerintahan lokal atau desa, serta para pembuat kebijakan di lembaga eksekutif dan legislatif.
Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unas, Prof. Dr. Ernawati Sinaga, M.S. Apt. mengatakan, sebelumnya Unas telah melakukan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Kegiatan pengabdian yang kami lakukan lebih banyak fokus di desa karena sebagian besar rakyat Indonesia berada di desa, dan saya rasa masyarakat desa lebih membutuhkan peran serta kita dibandingkan masyarakat kota, walaupun di kota kita juga bisa bermanfaat,” ujarnya dalam seminar tersebut.
Wakil Rektor melanjutkan, salah satu pengabdian yang pernah dilakukan melalui P4M ialah pembangunan Sarana Air Bersih Berbasis Masyarakat (SABBM) di Desa Cibadak, Bogor. Ia pun berharap, pengadaan SAB juga dapat tersebar secara merata di desa lainnya. “Oleh sebab itu perlu adanya kontribusi dari berbagai pihak untuk mewujudkan program ini, sehingga tidak hanya dibangun, tetapi juga bisa berlanjut dan terus dirawat oleh masyarakat dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan SAB,” kata Erna.
Hadir sebagai narasumber, Ketua P4M Unas, Dr. Diana Fawzia, MA. mengatakan, SABBM merupakan sarana pintu masuk perguruan tinggi ke desa. Melalui SABBM, perguruan tinggi dapat menerapkan ilmu, mengembangkan ilmu, serta lebih dekat dengan masyarakat.
“Dalam mewujudkan SABBM ini, dibutuhkan beberapa kolaborasi yakni perguruan tinggi yang berperan dalam membentuk gagasan dan ide, pemerintah desa yang berperan dalam memberikan akses dan fasilitas, perusahaan swasta yang berperan dalam penadanaan, serta masyarakat desa sebagai pelaksana dan pengelola,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Win Development, Agus Priatna mengatakan, air bersih merupakan kebutuhan setiap masyarakat yang harus tersedia dimanapun dan kapanpun. Karena itu, dibutuhkan sarana air bersih yang dipastikan pembangunan tersebut berkelanjutan, sehingga bisa tetap eksis dan berkembang di masyarakat desa.
“Terdapat lima faktor kunci keberlanjutan yakni teknis yang meliputi kualitas bangunan, lingkungan yang meliputi debit air baku, sumber yang aman, kelestarian daerah tangkapan air, faktor biaya yang cukup mulai dari iuran, biaya operasi, biaya perbaikan dan insentif pengurus, kelembagaan yakni penanggung jawab dan manajemen operasi, serta peran serta masyarakat,” kata dia.
Agus menuturkan, WIN Development sendiri merupakan lembaga nirlaba yang bergerak untuk pemberdayaan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Fokus kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pembangunan, peningkatan kapasitas, dan monitoring evaluasi dalam bidang air minum serta sanitasi.
Di sisi lain, Plt. Direktur Pengembangan Sosial Budaya & Lingkungan Desa & Perdesaan Pengelolaan PAMSIMAS Kemendes PDTT, Ir. Eppi Lugiarti MAP. mengatakan, kebijakan pemerintah dalam keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tertuang dalam Permendesa No. 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Pelaksanaan PAMSIMAS sendiri dipastikan dilakukan kepada lokasi yang membutuhkan, ditujukan pada seluruh masyarakat baik kaya, miskin, perempuan, laki-laki maupun penyandang disabilitas, mengutamakan kesetaraan gender untuk berpartisipasi aktif, memastikan keberpihakan masyarakat miskin yang mendapatkan air minum, ramah pada anak, keberlanjutan dan dapat memberikan manfaat secara terus-menerus, serta transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Nurodin, SH. mengatakan, ketersediaan air bersih untuk masyarakat dapat meningkatkan derajat kesehatan mengingat air dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan populasi penduduk maka ketersediaan air semakin terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang terus bersentuhan dengan lingkungan dan Sumber Daya Alam.
Menurutnya, terdapat beberapa kunci dari keberhasilan pembangunan SPAM berkelanjutan yakni political will dari para pemimpin disemua tingkatan baik desa, kebupaten, provinsi, dan pusat. “Keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monev terlebih dalam pengelolaan serta pemanfaatan hasil pembangunan, serta keterlibatan perguruan tinggi/ akademisi dalam melakukan penelitian dan edukasi, ditambah pemanfaatan teknologi guna keberhasilan program,” imbuhnya.
Ketua BPAB Tirta Hurip Cibodas, Lembang, Bandung, Tatang Mulyana juga mengatakan, terdapat beberapa langkah dalam pembangunan dan pengelolaan SPAM yang selama ini dijalani dalam PAB Tirta Hurip.
“Adapun rencana dan progress yang dilakukan ialah dengan perbaikan infrastruktur, pemeliharaan sumber air, efisiensi tenaga kerja & biaya operasional, penambahan konsumen baru, biaya pemeliharaan, progress penggantian water meter, serta pembuatan filter di buleng cisitu dan mata air cipabeasan,” jelasnya. Tatang menambahkan, pengelolaan air bersih ini harus terus dilakukan guna mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) desa yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.(NIS)
