JAKARTA (UNAS) Berbicara tenaga kerja tidak bisa terlepas dari masalah kesejahteraan tenaga kerja, baik yang berupa upah layak, perlindungan keselamatan kerja ataupun jaminan sosial. Peran Pemerintah menjadi kunci penting dalam masalah ketenagakerjaan.
Prihatin dengan kondisi tersebut Sekolah Pascasarjana Magister Hukum melangsungkan Seminar Nasional Bertajuk “Peran Negara Dalam Jaminan Sosial Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan Untuk Solusi Masa Depan Pekerja Indonesia”, pada Sabtu (16/12). Bertempat di Ruang Seminar Gedung Menara UNAS, acara ini digelar atas kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan melibatkan para mahasiswa dari jenjang SI dan S2 Ilmu Hukum UNAS.
Seminar nasional yang menghadirkan narasumber berkompeten seperti Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI, Drs. Wahyu Widodo, M.M., Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan, Romie Erfianto, Profesor Associate Fakultas Hukum Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof. Madya Haniff Ahamat, dan Anggota Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Okky Asokawati, M. Si.
Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI, Romie Ervianto mengungkapkan hadirnya Negara sangat dibutuhkan dalam mensejahterakan rakyat. Menurutnya hal yang paling konkrit ialah memberikan jaminan sosial.
“Peran negara ialah wajib untuk membangun seluruh rakyat dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa rakyat wajib mendapatkan jaminan sosial,” ujarnya. Bentuk nyata akan hadirnya pemerintah dalam hal jaminan sosial, lanjutnya, ialah membiayai rakyat yang memiliki tunggakan iuran.
Sedangkan Drs. Wahyu Widodo, M.M. menjelaskan bahwa Negara hadir memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan tujuan untuk memperkecil resiko sosial dan menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberi manfaat yang lebih besar kepada rakyatnya.
Ia juga mengatakan bahwa peran negara adalah melakukan suatu langkah-langkah tertentu seperti bantuan sosial, pemberdayaan, dan jaminan sosial. Filosofi jaminan sosial, lanjutnya adalah melakukan perlindungan baik itu kesehatan maupun pekerjaan.
Upaya-upaya lain yang harus dilakukan oleh pemerintah, tambah Wahyu, ialah memberikan kebijakan, memberikan jaminan, dan melakukan pengawasan. Semua elemen bersama-sama saling membangun untuk para pekerja Indonesia agar semakin produktif.
Dalam kesempatan yang sama, Dra. Hj. Okky Asokawati, M. Si sebagai anggota Komisi IX DPR RI mengungkapkan, masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). “Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pekerja di Indonesia terbanyak hampir 90% adalah UKM dan masih kurang sadarnya bagi pelaku UKM ini untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan,” tuturnya
Ia menambahkan bahwa Komisi IX DPR RI yang bekerjama dengan BPJS ketenagakerjaan tengah berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Serta mengajak untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan karena BPJS ketenagakerjaan masih kalah dengan BPJS kesehatan dalam hal kepesertaan.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk agar masyarakat mau menjadi peserta BPJS. Langkah pertama, kata Okky, adalah mengorganisir dan mengedukasi kelompok-kelompok sehingga jaminan sosial dapat menjadi sebuah kebutuhan. Langkah kedua, lanjutnya, adalah memudahkan sistem pembayaran iuran. ‘’Agar lebih efektif dan efisien, sehingga tidak ada tunggakan-tunggakan lagi,’’ papar Okky.(*DMS)
