Kaji Tentang Kebijakan Negara Terhadap Kelompok Syiah, Antarkan Anik Jadi Doktor Dalam Bidang Ilmu Politik

Bagikan Artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Jakarta (Unas) – Universitas Nasional kembali melahirkan doktor ke-22 dalam bidang ilmu politik, Ia adalah Anik Farida Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Ia berhasil meraih gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Kebijakan Negara Terhadap Syiah di Era Reformasi (Kasus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan)”.

Dalam disertasinya, Anik menjelaskan bahwa disertasi mengkaji tentang kebijakan negara terhadap kelompok Syiah pada masa reformasi. Dilatar belakangi oleh menguatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Syiah melalui kebijakan negara. Menurutnya, dalam konteks tersebut hubungan antara pemerintah dan kelompok Syiah justru mengalami tren yang berkebalikan dengan semangat demokrasi yang dibawa melalui peristiwa reformasi.

Anik Farida
Anik Farida

“Dimana tingkat pelanggaran terhadap kelompok Syiah meningkat secara kuantitas maupun kualitas pelanggarannya. Negara melalui kebijakan politiknya justru melakukan bentuk eksklusi (peminggiran) yang bersifat sistematis dan legal melalui kebijakan dalam bentuk Surat Edaran (SE),” jelasnya pada sidang promosi doktor bidang ilmu politik di ruang seminar lantai 3 menara Unas, Kamis (23/6).

Anik juga memaparkan bahwa data yang ia peroleh menunjukkan bahwa relasi antara negara dipengaruhi konteks global yang mendorong tekanan pada pemerintah melalui kelompok anti Syiah di tingkat Nasional dan lokal. Situasi ini mengakibatkan pengambilalihan peran pemerintah dalam melindungi kelompok minoritas.

“Hal ini menunjukkan bahwa negara telah gagal melindungi kelompok tertentu akibat adanya praktik hegemoni ideologi kelompok anti-Syiah dengan cara memproduksi wacana sesat dan isu penodaan agama yang diarahkan untuk mengeksklusi kelompok Syiah melalui mekanisme politik dan menghasilkan kebijakan politik yang mengeksklusi kelompok Syiah dari ruang publik,” papar Anik.

Adapun Ia menyimpulkan dari hasil temuannya yaitu pertama, terjadinya politik eksklusi pada kelompok Syiah terkait dengan konteks dinamika politik ditingkat global, Nasional dan lokal. Perubahan konteks politik global terkait relasi Syiah di dunia internasional berkontribusi pada meningkatnya ketegangan relasi Syiah dan kelompok ormas keagamaan di tingkat lokal.

“Menguatnya eksklusi (pengucilan) pada kelompok Syiah menemukan ruang semakin terbuka dalam perubahan atmosfir politik pasca reformasi yang semakin memberi peluang bagi berbagai kelompok untuk menyuarakan bahkan mendesak aspirasinya kepada pemerintah,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, politik eksklusi terhadap kelompok Syiah berlangsung skema sistem politik dengan melibatkan aparat negara, dan ketiga¸ kebijakan politik ini menjadikan cara eksklusi terhadap kelompok Syiah ini menjadi lebih sistematis, legal, dan berdampak masif.   

Dalam acara ini, Anik di promotori oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, M.A. dan Co-promotor Dr. Aris Munandar, M.Si. Ia juga diuji oleh Prof. Dr. Eko Sugiyanto, M.Si. sebagai ketua sidang, Prof. Dr. Zulkifli, M.A., Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A., dan Dr. TB. Massa Djafar sebagai anggota penguji. (*DMS)

Berita Terbaru
Chat with Us!