Jakarta (UNAS) – Muhammadiyah memastikan tidak akan ikut dalam politik pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019. Organisasi islam terbesar di Indonesia itu tetap pada garis kemasyarakatan, menghindari politik praktis perebutan kekuasaan.
Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Natsir menganggap ranah politik praktis menjadi bagian partai politik. Sementara, Tugas Muhammadiyah adalah menjalankan politik moral kebangsaan.
“Sebenarnya semua ormas itu posisinya harus di situ. Sebab, kalau ormas itu berpolitik kayak parpol, nanti lalu lintas dunia persilatan politik itu bisa kacau-balau. Jadi biarkan parpol yang urusan politik praktisnya, kita menjalankan politik moral kebangsaan,” ujar Haedar di Malang, Jawa Timur, pada Senin (13/8)..
Dikutip dari dari Viva.co.id, Haedar mengingatkan warga Muhammadiyah agar memilih pemimpin yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, kritis serta tidak menghalang-halangi amal usaha dan dakwah Muhammadiyah.
“Di tahun politik seperti sekarang semua masyarakat bebas berbeda dalam pandangan politik. Namun tidak perlu pengakuan yang berlebihan, baik dari unsur agama, etnik, dan argumen-argumen yang justru memperkeruh keadaan,” ucapnya.
Haedar menambahkan, Masyarakat boleh berpandangan berbeda dalam politik. Namun hendaknya tidak memasukkan unsur SARA atau ujaran kebencian. Sebab hal tersebut dapat memicu perpecahan bangsa dan negara.
Menurut Haedar, semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki kompetensi di dunia politik. Oleh karena itu, semua paslon harus dianggap sebagai persaingan duniawi.
“Jangan beranggapan paslon ini menjadi pembawa misi langit dan lain sebagainya, sementara yang lain dianggap sebagai misi yang lain. Bagi kami, bahwa kami percaya semua calon itu punya itikad baik dan warga bangsa harus beritikad baik,” Tuturnya.
