Jakarta (UNAS) – Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional melangsungkan webinar Internasional bertajuk “Neglected Substantial Issues in International Political Economy : Illicit Economy, Environment and Migration (What Should ASEAN Do?)” Selasa (29/6).
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh para dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Pascasarjana UNAS dan menghadirkan Assoc. Prof. Dr. Makmor Tumin dari Universiti Malaya dan Lecture International Department Universitas Nasional Robi Nurhadi, Ph.D. sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Assoc. Prof. Dr. Makmor Tumin mengatakan bahwa dalam perekonomian gelap terdapat dua hal yaitu yang terorganisir dan tidak terorganisir. Menurutnya, ekonomi gelap yang terorganisir terpusat lebih mudah dikalahkan daripada versi yang tidak terorganisir yang beroperasi lebih ilusif di seluruh dunia.
Ia menambahkan bahwa, Ekonomi gelap global bergerak dalam banyak hal seperti arus barang, informasi, uang, dan manusia internasional yang melibatkan bisnis seperti perdagangan narkoba, counterfeiting, perdagangan senjata, dan perdagangan manusia.
Sementara dalam isu lingkungan, pengajar di Universiti Malaya itu mengungkapkan pemanasan global yang terjadi disebabkan adanya deforestasi dan pembangunan menyebabkan penipisan penyerap karbon. “Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan bahan bakar alam juga berkontribusi besar terhadap pemanasan global,” ungkapnya.
Hal ini terjadi, lanjutnya, adanya kepentingan-kepentingan individu maupun perusahaan dalam hal bisnis yang mengharapkan keuntungan sehingga tidak memperhatikan lingkungan dan dampak yang akan terjadi. “Manusia masih bisa bertahan hidup dengan mesin dasar jika menyangkut kebutuhan dasar. Namun, ketika mereka menjadi serakah, dan ketika pertumbuhan dan peningkatan Produk domestik bruto (PDB) menjadi tujuan mereka, mereka akan mencari pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga menghancurkan bumi,” ujar Makmor.
Dalam kesempatan yang sama, Lecture International Department Universitas Nasional Robi Nurhadi, Ph.D. menyatakan bahwa ASEAN telah berdiri lebih dari setengah abad. Lebih dari setengah miliar orang tinggal di Asia Tenggara. Namun konflik non-militer terus terjadi. Ekonomi gelap, migran, dan masalah lingkungan terus berlanjut.
Pada sektor ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyetujui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. MEA yang dibentuk pada tahun 2015 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASEAN yang bercirikan sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif, pemerataan pembangunan, dan percepatan integrasi ekonomi. di dalam kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN.
“Resolusi ekonomi tersebut mengabaikan kondisi negara-negara anggota ASEAN yang wilayahnya sebagian terisolasi sehingga MEA dipandang lebih menguntungkan negara-negara yang terhubung dalam satu benua,” katanya.
Sementara dalam isu lingkungan, Robi mengatakan bahwa ASEAN sedang mengalami masalah lingkungan. Aspek ekonomi politik dalam pengambilan kebijakan isu perkebunan kelapa sawit, misalnya, masih terus terjadi.
“Asia Tenggara telah menjadi tempat pembuangan bagi negara-negara di dunia Barat. Kini, dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, beberapa keberatan dan larangan mulai bermunculan. Namun, langkah-langkah berarti yang dapat memecahkan masalah sampah di Asia Tenggara belum diambil,” jelas Robi
“Tujuh puluh lima persen limbah ekspor global berakhir di Asia. Namun, sejak Juli 2017, ketika China mulai melarang impor sampah plastik, Asia Tenggara khususnya telah menjadi tempat pembuangan bagi negara-negara kaya. Setelah larangan China, jumlah sampah plastik yang diimpor ke negara-negara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat,”tuturnya.
Robi melanjutkan bahwa, untuk menangani permasalahan Ekonomi Gelap, Lingkungan dan Migrasi, ASEAN membuat resolusi baru yaitu (1) ASEAN harus mementingkan masalah konflik non-militer seperti ekonomi gelap, migrasi dan lingkungan, (2) Revisi konsep MEA untuk lebih menyelesaikan masalah daerah-daerah yang secara ekonomi terisolasi dan terhalang oleh laut harus menjadi perhatian utama, (3) ASEAN juga harus memperhatikan perdagangan manusia, dan perhatian terhadap penanganan Covid-19 bagi para migran.
Kemudian, (4) ASEAN harus tegas menolak wilayahnya sebagai tempat pembuangan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Juga harus memastikan bahwa Asia Tenggara tetap menjadi paru-paru dunia dengan penataan yang tepat, dan (5) Indonesia harus mempelopori resolusi baru ini. (*DMS)
