Reformulasi Pembangunan Nasional Model GBHN, Magister Ilmu Politik Langsungkan Seminar Kebangsaan

JAKARTA (UNAS) –  Partai Politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dimana partai politik menjadi penghubung antara penguasa dan kekuasaan. Dengan partai politik, rakyat dapat terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan negara dengan menematkan wakilnya melalui partai politik. Persaingan kompetitif dilakukan oleh para partai demi merebut hati rakyat, partai tersebut harus mentransformasikan kondisi dirinya menjadi partai politik yang kuat, modern, dan demokratis.

Dengan hal ini, Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional (UNAS) program Magister Ilmu Politik  bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR RI ) menyelenggarakan seminar kebangsaan bertajuk “Konsepsi Partai Golkar Terkait dengan Reformulasi Sistem Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)”, Kamis (7/12).

Bertempat di Hotel Bumi Wiarta, Depok, acara ini dihadiri oleh kalangan akademisi UNAS yaitu Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Politik, Dr. Asran Jalal selaku moderator, Pimpinan Badan Pengkajian MPR-RI dan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik UNAS, Dr. M. Alfan Alfian., dan Koordinator Program Doctoral Ilmu Politik UNAS, Dr. TB. Massa Djafar.

Dalam paparannya, Rambe Kamarul Zaman, M.Sc. mengatakan, reformulasi sistem pembangunan nasional model GBHN merupakan amanat dari putusan MPR No. 4 tahun 2014, alasannya karena posisi MPR yang awalnya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR berubah menjadi kedulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.

“Jadi, kewenangan MPR untuk menempatkan garis-garis besar haluan negara sudah hilang, tujuan dari GBHN itu adalah terbentuknya masyarakat yang sejahtera, hanya itu saja”, tegas Rambe. Pria yang juga mantan ketua komisi II meminta kepada masyarakat khususnya para mahasiswab program studi Ilmu Politik UNAS untuk menyampaikan pemikirannya terkait perlunya penerapan GBHN pada reformulasi sistem pembangunan nasional dalam model GBHN.

Lain halnya dengan Mujib, tampil sebagai pembicara kedua ia memberikan penjelasan tentang berubahnya posisi dan kewenangan MPR RI. Ia juga mengapresiasi mahasiswa UNAS khususnya prodi ilmu politik yang telah bersinergi untuk mengembangkan pemikiran mengenai partai politik.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. M. Alfan Alfian menyajikan sebuah materi mengenai Partai Golkar menurut pandangan akademisi, dan urgensi perencanaan pembangunan nasional model GBHN dan Kontribusi Partai Golkar. “Pembangunan itu sendiri pun merupakan isu abadi yang terus diperbincangkan bahkan negara adidaya seperti Amerika sekalipun juga masih melakukan pembangunan dimana-mana” tegasnya.

Tradisi perencanaan pembangunan merupakan hal yang historis. Sebagai penutup, Alfan menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang merupakan suatu hal yang lazim dalam tradisi tentang rencana pembangunan di Indonesia.

Berbicara mengenai GBHN, Dr. TB. Massa Djafar mengambil peran penting dalam seminar tersebut. Ia mengatakan bahwa GBHN sebagai dasar pembangunan politik bangsa, menentukan arah perjalanan bangsa dan negara karena GBHN sebagai kompas peta jalan pembagunan nasional. Dengan hal ini, GBHN memuat dan memiliki nilai yang strategis.

“Memang tidak bisa dipungkiri sekarang kenyataannya kita melihat perjalanan reformasi sudah selama 20 tahun, itu seperti tidak ada hal yang jelas. Setiap pergantian pemerintahan atau presiden itu visinya terlihat sangat subjektif, nah kita ingin menghindari hal tersebut, jangan sampai terjadi apa yang menjadi hal jangka panjang yang menyangkut kepentingan bangsa, itu merupakan politik negara, itu yang tidak tercermin,” tegasnya.

Menurut Massa, dengan adanya GBHN dapat menguatkan dan mengukuhkan kepentingan politik negara yang melintasi semua kepentingan masyarakat, etnik, dan memposisikan Indonesia 40 tahun lagi seperti apa yang dikaitkan dengan tingkat kemajuan global. “Hal itu mesti ada, kalau tidak ada kita gelap,” tutup Massa.