Jakarta (UNAS) – Hadirnya era digital memberi kontribusi yang besar bagi kelangsungan demokrasi di indonesia. Ruang digital yang luas itu membuat proses komunikasi dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja secara virtual. Fenomena komunikasi politik yang tak terbatas pada ruang fisik ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap aktor politik untuk bisa melakukan inovasi dalam dunia politik di Indonesia.
Menurut Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional (Unas), Drs. Adi Prakosa, M.Si., pada era digital saat ini media memiliki tempat yang strategis dalam melakukan kegiatan politik. “Para aktor politik bisa melakukan apa saja dan ini merupakan sebuah capaian luar biasa sebuah media dalam membangun komunikasi politik di era new media,” ujarnya dalam sambutan webinar ‘komunikasi politik virtual di era demokrasi digital’ yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) prodi Ilmu Komunikasi Unas, Selasa (25/08).
Senada dengan hal tersebut, Pakar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si., mengatakan, komunikasi politik kini sudah terfasilitasi dengan adanya media baru yang melahirkan cyber democracy. “Hal ini memberikan ruang publik komunikasi para elit politik di media online,” katanya.
Namun, lanjutnya, terdapat tantangan yang dihadapi dalam komunikasi politik secara virtual itu yakni adanya karakteristik generasi milenial yang mendominasi media digital, adanya pola konsumsi informasi digital yang berlimpah, produsen informasi yang bisa berasal dari siapa aja (user generated content), hoax, hate speech, radikalisme, terorisme, ekstremisme, serta aksesibilitas yang tidak merata.
“Di balik itu, terdapat peluang yang bisa dihadapi mengingat komunikasi politik memiliki saluran baru yang paling potensial dengan karakteristik borderless, interaktif, dan multimedia. Adanya freedom of expression juga menjadi peluang dari efek media yang demokratis,” tambahnya dalam presentasi.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Unas, Dr. Lely Arrianie, M.Si., mengatakan, adanya komunikasi politik secara virtual membuat segala aspek dapat terlibat dalam proses penyampaian pesan politik. “Ketika demokrasi ini bisa dilakukan secara virtual maka semua orang bisa turut berperan. Di dunia digital ini semua orang bisa menjadi komunikator politik, padahal dia belum tentu berminat di dalamnya. Namun ketika bicara peristiwa politik maka dia sudah bisa disebut komunikator politik,” jelas perempuan kelahiran Tanjung Enim itu.
Lely menambahkan, pada era digital ini berbagai macam sumber informasi paling banyak berkembang melalui media sosial. Sementara itu, pengakses media digital terbanyak adalah usia generasi muda. Oleh sebab itu, Lely menghimbau agar proses komunikasi politik secara virtual dapat dilakukan dengan bijak oleh anak muda.
“Sekarang media sosial sudah berkembang pesat ya dan siapa saja bisa mengakses itu. Jangan sampai kecanggihan ini digunakan untuk memviralkan hal-hal politik yang bersifat provokatif untuk memecah belah, meskipun bebas namun ada akan ada hukumannya,” tutup Lely. (NIS)
