JAKARTA – Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) bekerjasama dengan Law School Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Korea Selatan melangsungkan International Conference, pada Senin (29/01). Mengemban tema ‘Social Integration: Law and Culture’, seminar ini turut diikuti 2 negara lain yaitu Vietnam dan Mongolia yang hadir sebagai pembicara.
Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Dr. Ismail Rumadan,M.H, seminar internasional ini penting dan menarik sekali dilaksanakan terutama fakultas hukum yang ingin bekerjasama dengan negara lain khususnya vietnam dan mongolia. Selain itu, melalui seminar ini dapat menghasilkan pemahaman mengenai integrasi sosial hukum di Indonesia.
“Kalau saya alami perkembangannya proses integrasi sosial hukum di Indonesia ini sulit. Semoga melalui seminar ini dapat menyatukan berbagai perspektif diantara ahlinya dan dapat mengetahui bagaimana cara mengatur tatanan sosial, hukum pembangunan sosial, hubungan manusia dengan manusia, lembaga dengan lembaga sehingga dapat berjalan dengan teratur,” ujarnya dalam sambutan sekaligus membuka acara seminar.
Acara ini diisi oleh pemaparan materi yang terbagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama, ialah pemaparan materi oleh Deputy of Association of Indonesian Higher Education College of Law, Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H. mengenai Role of The Indonesian Constitutional Court Related Issue of Social Integration, Departement of Political Science HUFS, Prof. Dr. Kim, Seok-Soo, mengenai A Proposal for The Candlelight Revolution and The Korean Social Integration, Departement of Vietnamese and Indonesian Language Cyber HUFS, Prof. Dr. Im, Young-Ho mengenai Bahasa hukum di indonesia: penyimpangan akte notaris indonesia, yang dimoderatori oleh Dept. Of European Studies HUFS Prof. Dr. Kim, Si-Hong.
Sedangkan pada sesi kedua diisi pemaparan materi oleh Deputy Dean of Faculty of Law UNAS, Ummu Salamah, S.H., M.A mengenai Pengaruh Budaya Modernisasi dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy, dan Dept. Of European Studies HUFS Dr. Kim, Si-Hong, dan Dept. Of Political Science HUFS, Prof. Dr. Hong, Wong-Pyo mengenai Pendirian nasional, Industrialisasi, Demokrasi: tiga pilar pembangunan di Korean Society, yang dimoderatori oleh dosen UNAS, Dr. Ahmad Sobari, M.H.
Dalam paparannya, Im Young-Ho mengatakan bahwa hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur segala dimensi kehidupan masyarakat yang senantiasa berhubungan secara timbal balik dengan gejala kemasyarakatan lainnya, termasuk bahasa. “Peraturan hukum dapat mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain , antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwa banyak terjadinya kesalahan dalam penyusunan bahasa hukum, salah satunya adalah pada notaris. Oleh karena itu ia menyarankan kepada pihak penyusun hukum dan perundang-undangan agar melibatkan para ahli bahasa dalam setiap produk hukum. “Disarankan pula kepada para ahli bahasa terutama pusat bahasa agar meningkatkan intensitas penyuluhan bahasa indonesia kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan produk hukum dann perundang-undangan,” katanya.
Materi itu didukung pula oleh penjelasan dari Ummu Salamah, mengenai paparannya yang membahas soal kebudayaan, dosen agama itu juga mengatakan bahwa hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Bahkan hukum merupakan produk dari kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. “Hukum diciptakan memilikii karakteristik yang berbeda beda dari satu daerah ke daerah yang lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat, artinya kebudayaan membentuk hukum,” paparnya.
Bertempat di Aula Blok I Lantai IV UNAS, kegiatan ini dihadiri pula oleh delegasi dari korea diantaranya dari Law School, Hankuk University of Foreign Studies HUFS, Prof. Dr. Byun, Hae-Cheol, Dept. Of Law, Sunmoon University, Prof. Dr. Ryu, Seung-Hoon, dan Dept. Of Law and Police, Sunmoon University, Prof. Seo, Sang-Moon.(*NIS)
