JAKARTA – Universitas Nasional (UNAS) merupakan salah satu dari dua perguruan tinggi swasta yang akan menghadiri rapat koordinasi dengan beberapa perguruan tinggi negeri lainnya, Pada 1-3 Februari 2018. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI yang akan diikuti UNAS dalam rangka menindaklanjuti hasil nota kesepahaman Badan Keahlian DPR RI dengan Pusat Studi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Universitas Nasional (UNAS) pada 28 Februari 2017.
Bertempat di Hotel Grand Zuri BSD City, undangan tersebut akan membahas mengenai kerjasama beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta salah satunya UNAS, yang dilibatkan dalam pembahasan mengenai undang-undang. Kegiatan tersebut akan dibuka dengan pengantar oleh Ketua DPR RI, dan dilanjutkan dengan pembahasan tindaklanjut nota kesepahaman serta presentasi oleh masing-masing perguruan tinggi/universitas.
“Dalam membahas rancangan undang-undang, ini merupakan suatu keterwakilan UNAS dalam membantu negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur dalam rangka berperan serta dalam rumusan undang-undang, dan penguatan terhadap undang-undang tersebut. Sehingga undang-undang ini benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Pusat Studi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan UNAS, Dr. Zulmasyhur, M.Si. saat diwawancarai oleh Humas UNAS, Kamis, (2/02).
Dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, masing-masing perguruan tinggi negeri dan swasta akan memaparkan visi misinya untuk keikutsertaan dalam undang-undang. Selain itu, terdapat 12 dosen perwakilan fakultas di UNAS yang akan hadir dan memberikan kontribusi pemikirannya lewat abstrak mengenai undang-undang.
Kegiatan ini akan dimulai pukul 19.00 WIB dan akan dihadiri oleh Kepala Pusat Studi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan UNAS, Dr. Zulmasyhur, M.Si, dosen Magister Ilmu Administrasi UNAS, Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM, Dr. Eko Sugiyanto, M.Si., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Zainul Djumadin, M.Si.(*NIS)
