Jakarta (UNAS) – Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) bekerja sama dengan Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi (PUS D KON) serta Kliendi Law Indonesia menggelar Seminar Nasional bertajuk Polemik Tata Tertib DPR: Evaluasi Kewenangan DPR, pada Kamis, (20/2), di Ruang Seminar Menara UNAS Ragunan, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pakar hukum serta akademisi.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum UNAS, Prof. Dr.Basuki Rekso Wibowo, SH, MS., menjelaskan bahwa seminar ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini diselenggarakan guna merespons munculnya Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020, yang memicu berbagai perdebatan terkait revisi tata tertib DPR.
Ia juga menambahkan bahwa seminar ini tidak hanya memberikan ruang diskusi, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa dan akademisi untuk turut serta dalam proses demokrasi.
“Kegiatan ini bertujuan menampung pemikiran dari para pakar hukum terkait revisi tata tertib DPR. Semoga masukan yang diperoleh dapat disampaikan kepada DPR sebagai bentuk partisipasi civitas akademika dalam mengevaluasi dan menyikapi kebijakan yang muncul,” ucap Prof.Basuki .
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi, Laksamana Pertama TNI (Purn) Joko Sulistiyanto, SH.,MH., menyampaikan apresiasinya terhadap Fakultas Hukum UNAS yang telah menjadi pelopor dalam diskusi akademik mengenai tata tertib DPR.
“Kegiatan ini sangat aktif. UNAS menunjukkan kiprahnya sebagai barometer akademik dalam merespons isu-isu hukum yang sedang berkembang. Diskusi antara mahasiswa dan narasumber berlangsung sangat interaktif, sehingga menghasilkan berbagai perspektif yang berharga,” ujar Joko Sulistiyanto.
Ia juga menegaskan bahwa Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi akan terus mendukung kegiatan serupa dengan tema-tema aktual guna mendorong perbaikan sistem hukum di Indonesia.
Kemudian, seminar ini dipandu oleh Masidin, SH., MH., sebagai moderator. Ia mengungkapkan rasa senangnya dapat berpartisipasi dalam seminar yang membahas tema krusial dalam hukum tata negara.
“Menjadi moderator dalam seminar ini memberikan pengalaman berharga. Diskusi yang berlangsung sangat berbobot dan membuka wawasan baru mengenai tata tertib DPR. Semoga hasil seminar ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi lembaga legislatif dalam menyusun kebijakan yang lebih baik,” tutur Masidin.
Masidin melanjutkan, Fakultas Hukum UNAS dan mitra-mitranya berencana untuk terus mengadakan seminar serupa guna mengkaji isu-isu hukum yang relevan. Harapannya, hasil diskusi dalam seminar ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih transparan dan berpihak pada kepentingan publik.
Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan ditutup dengan sesi foto bersama. (SAF)
Bagikan :
