Jakarta (UNAS) – Program Studi Hubungan Internasional Universitas Nasional (HI UNAS) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengelolaan Wilayah Udara Nasional sebagai Sumber Daya Strategis” pada Kamis, 11 Desember 2025, di Aula UNAS Blok A Lantai IV. Kegiatan ini menghadirkan pakar pertahanan, regulator penerbangan, akademisi, dan praktisi untuk membahas tantangan serta arah pengelolaan ruang udara Indonesia yang kian strategis.
Salah satu narasumber utama, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, Kepala Pusat Studi Air Power Indonesia, menegaskan bahwa ruang udara merupakan sumber daya strategis nasional yang memiliki landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Ruang udara bukan sekadar jalur lalu lintas penerbangan, tetapi sumber daya strategis negara yang harus dikelola secara berdaulat dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Chappy Hakim.
Ia menjelaskan bahwa sebagai negara kepulauan, ruang udara berperan penting dalam mengikat wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Langit Indonesia adalah ruang hidup bangsa dan menjadi arena utama tantangan kedaulatan. Karena itu, negara tidak boleh absen dalam pengelolaannya,” tegasnya.
Chappy Hakim juga menyoroti karakter ruang udara sebagai aset negara yang tidak dapat diperbanyak, dipindahkan, maupun dinegosiasikan. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut kebijakan strategis lintas sektor yang terintegrasi. Dari sisi pertahanan dan keamanan, wilayah udara merupakan lapis pelindung pertama sekaligus domain awal potensi ancaman.
“Pertahanan udara perlu dibangun melalui integrasi sistem sipil dan militer, pemanfaatan data secara real time, serta kesatuan komando agar respons negara lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Dari perspektif ekonomi dan pembangunan nasional, ruang udara berfungsi sebagai koridor logistik yang memengaruhi efisiensi distribusi dan konektivitas antarwilayah.
“Pesawat udara menjadi jembatan pemersatu bangsa. Infrastruktur udara memang tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya sangat besar terhadap daya saing ekonomi nasional,” ungkapnya.
FGD ini juga membahas tantangan perkembangan teknologi baru, seperti penggunaan drone, urban air mobility (UAM), serta potensi ancaman di wilayah grey zone yang menuntut regulasi adaptif namun tetap tegas.
“Kita perlu terbuka terhadap inovasi dan investasi teknologi, tetapi kepentingan nasional dan kedaulatan negara harus tetap menjadi prioritas,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Prodi HI UNAS berharap forum diskusi dapat menjadi ruang dialog strategis dalam merumuskan peta jalan pengelolaan wilayah udara Indonesia untuk 10 hingga 20 tahun ke depan, sekaligus memperkuat kontribusi akademisi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan publik. (TIN)
Bagikan :
