Peringati Hari Primata, PRP UNAS Bahas Peluang dan Tantangan Konservasi Primata di Kalimantan Timur

Jakarta (UNAS) – Dalam memperingati hari primata yang jatuh pada tanggal 30 Januari, Pusat Riset Primata Universitas Nasional (PRP UNAS) melangsungkan diskusi ilmiah mengenai peluang dan tantangan konservasi primata. Diskusi ini berkaitan dengan dicetuskannya Nagara Rimba Nusa sebagai konsep calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Menurut Kepala Magister Biologi Sekolah Pascasarjana UNAS, Dr. Tatang Mitra Setia, M.Si., Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota baru di Indonesia, kaya akan keanekaragaman hayati terutama primata. “Oleh sebab itu, penting untuk kita berdiskusi mengenai bagaimana tantangan dan konservasi di sana yang dilakukan oleh pemerintah terutama primata Indonesia,” jelasnya dalam sambutan di Menara UNAS, Kamis (30/01).

Dalam paparannya, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Drh. Indra Exploitasia Semiawan, M.Si., mengatakan, terkait dengan konservasi primata di KalimantanTimur, sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana melakukan konservasi yang sejalan dengan pembangunan.

“Kita harus bisa menjalankan antara konservasi dan pembangunan di calon Ibu Kota baru sehingga ini yang dinamakan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pembangunan di Kalimantan Timur yang kita harapkan adalah by desain. Dalam upaya pembangunan ini kita juga memiliki tantangan bagaimana melestarian satwa ini dan menjamin pelestarian di habitat awalnya, mengingat bentang lahan keanekagaraman hayati di Kalimantan luas,” ujarnya.

Hadir sebagai pembicara kedua, Kasubdit Ekoregion-Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ditjen Planologi KLHK Hendaryanto, ST., M.Si., mengatakan, dalam pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan Timur, rencananya akan diusung penerapan smart city guna keberlanjutan lalu lintas, air, dan energi. “Dengan penerapan smart city dan menyusun rencana awal ini akan menjaga kerusakan habitat di sana, sudah menjadi tugas kita masyarakat dan juga akademisi untuk bisa mengawal agar rencana ini berjalan dengan baik dan terjamin pada saat pelakanaan,” kata dia.

Sementara itu, Balai Penelitian dan Pnegembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Samboja, Kalimantan Timur, Tri Atmoko, M.Si., mengungkapkan dalam presentasinya yang berjudul ‘masa depan Bekantan dan calon Ibu Kota negara’ bahwa Kalimatan merupakan pulau yang terkenal dengan sumber daya alamnya termasuk hutan tropis yang merupakan habitat penting bagi Bekantan.

“Banyak sumber daya yang penting bagi kehidupan Bekantan di Kalimantan dan suku disana juga banyak dan sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam. Oleh sebab itu, pentingnya pengadaan konservasi dalam permbangunan Ibu Kota di wilayah Kalimantan untuk masa depan mereka,” imbuh pria yang lahir di Trenggalek itu.

Paparan senada disampaikan oleh dosen fakultas Biologi UNAS, Dr. Sri Suci Utami Atmoko mengenai primata. Ia mengatakan bahwa sebaran primata di Asia sendiri variasainya sangat tinggi, sementara status dari primata di Indonesia lumayan mengkhawatirkan. “Primata di Indonesia hampir semuanya masuk ke data lindung oleh negara. Mereka membutuhkan pohon-pohon yang lumayan besar dan tinggi. Oleh sebab itu, penting untuk adanya konservasi dalam merawat mereka agar tetap bisa bertahan di alam,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Orangutan Indonesia (FORINA), Dr. Aldrianto Priadjati mengatakan, beberapa rencana konservasi orangutan sedang dalam tahapan pembangunan Ibu Kota Negara. Konservasi orangutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini perlu dilakukan sejak dini. “Dari beberapa pembangunan ada tahapan-tahapannya. Kita sudah bersama-sama dengan anggota FORINA baik di lapangan maupun di Jakarta, Bogor, sudah membuat strategi konservasi orangutan. Kita juga sudah membangun strategi pengelolaan konservasi orangutan,” ungkapnya.

Dari diskusi ilmiah tersebut, menurut para pembahas, Indonesia masih perlu membangun pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan dengan lingkungan yang ada. Sementara itu, masyarakat dan pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana sebaran satwa dipertimbangkan di kawasan Kalimantan, serta bagaimana menjamin agar satwa liar tetap lestari di habitatnya. (*NIS)