Jakarta (UNAS) – Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Tata Kelola Kelembagaan Pengawasan Pemilu melalui Sistem dan Penegakan Hukum Pemilu yang Berkepastian Hukum” pada Rabu (10/12/2025) di Auditorium UNAS. Kegiatan ini menjadi ruang akademik untuk membahas pengawasan pemilu yang efektif, berintegritas, dan selaras dengan prinsip demokrasi.
Dekan Fakultas Hukum UNAS menjelaskan bahwa tema seminar ini relevan dengan kebutuhan bangsa untuk memastikan pemilu berlangsung aman dan menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab. Ia menambahkan bahwa meskipun persiapan pemilu terus diperbaiki, pelanggaran administratif maupun substantif masih terjadi karena pengawasan belum optimal. Menurutnya, penguatan Undang-Undang Pemilu diperlukan agar integritas pemilu benar-benar terjaga. “Kita membutuhkan pengawasan yang lebih berkualitas serta sistem yang mendukung. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan pandangan konstruktif untuk pembaruan regulasi pemilu dan perbaikan pelaksanaannya,” ujarnya.
Ketua Bawaslu RI, Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M., menyampaikan keynote speech yang menyoroti tata kelola kelembagaan sebagai indikator penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Ia menyebut bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu ke-6 sejak reformasi, fase yang kerap digunakan para ahli politik untuk menilai kesinambungan demokrasi suatu negara. Menurutnya, meskipun pemilu merupakan prasyarat utama negara demokratis, tidak semua pemilu otomatis berjalan demokratis. Karena itu, diperlukan paradigma pemilu demokratis sebagai kerangka bagi penyelenggara dalam mewujudkan pemilu yang kredibel, akuntabel, dan berkeadilan.
Seminar ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, yaitu Masidin, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum UNAS; Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas; serta Neni Nurhayati, M.I.Kom., Direktur Demokrasi & Electoral Empowerment Partnership. Para pemateri membahas tantangan tata kelola pengawasan pemilu, pentingnya penegakan hukum pemilu yang tegas, serta perlunya peningkatan edukasi politik masyarakat untuk mencegah pelanggaran sejak dini.
Kegiatan seminar juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu RI dan Fakultas Hukum UNAS sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum UNAS berharap ruang diskusi akademik dapat terus berkembang untuk mendukung pembaruan regulasi pemilu dan peningkatan kualitas pengawasan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang lebih berintegritas dan demokratis di masa mendatang. (TIN)
Bagikan :
