Jakarta (UNAS) – Indonesia tengah menghadapi berbagai tekanan yang terjadi secara bersamaan, mulai dari perlambatan ekonomi, dinamika politik, perubahan geopolitik global, hingga meningkatnya ketidakpuasan publik. Kondisi tersebut menjadi ujian bagi kemampuan negara dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mengelola berbagai tantangan yang muncul.
Hal tersebut disampaikan Dr. Sri Radjasa Chandra saat menjadi narasumber dalam Seminar Series Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) bertajuk “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis Politik Pemerintahan Prabowo” yang diselenggarakan di Menara UNAS Ragunan, Selasa (7/7/2026).
Dalam paparannya, Sri Radjasa mengangkat tema “Krisis Politik Indonesia 2026 dan Ujian Kekuasaan bagi Prabowo”. Ia menjelaskan bahwa kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini bukan merupakan satu krisis yang berdiri sendiri, melainkan akumulasi berbagai persoalan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.
“Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi, dinamika elite politik, fragmentasi sosial, ketidakpuasan publik, hingga perubahan geopolitik global yang berlangsung secara simultan. Ini bukan krisis tunggal, melainkan ujian terhadap fondasi penyelenggaraan negara,” ujarnya.
Menggunakan pendekatan intelijen strategis, Sri Radjasa menjelaskan bahwa perhatian utama bukan lagi pada pertanyaan apakah Indonesia sedang menghadapi krisis, melainkan bagaimana negara mampu mencegah meningkatnya eskalasi ketegangan sosial menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.
Menurutnya, fase kegelisahan yang berkembang di masyarakat perlu dikelola secara serius agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang sulit dikendalikan.
“Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana negara, masyarakat, dan elite politik merespons tekanan yang sedang berlangsung sehingga tidak berkembang menjadi eskalasi yang lebih besar,” katanya.
Ia menilai bahwa berbagai tekanan tersebut merupakan akumulasi dari persoalan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, ditambah dengan tantangan kebijakan pada pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam paparannya, Sri Radjasa mengidentifikasi sejumlah indikator yang menurutnya perlu menjadi perhatian, antara lain pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga kebutuhan masyarakat, serta tingginya tingkat pengangguran usia muda.
Ia menjelaskan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya berdampak pada aspek finansial masyarakat, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah apabila tidak direspons melalui kebijakan yang tepat.
Menurutnya, kelompok masyarakat kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan tekanan akibat meningkatnya biaya hidup di tengah pertumbuhan pendapatan yang relatif stagnan.
Sri Radjasa juga mengutip pandangan ilmuwan politik James C. Scott yang menjelaskan bahwa ketidakpuasan masyarakat tidak selalu muncul dalam bentuk demonstrasi besar, tetapi dapat berkembang melalui berbagai bentuk resistensi sehari-hari sebelum akhirnya memunculkan gejolak yang lebih luas apabila tidak dikelola dengan baik.
Selain faktor ekonomi, ia menyoroti pentingnya menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Menurutnya, persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi, transparansi kebijakan, serta akuntabilitas lembaga negara memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas politik nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya ancaman siber dan operasi informasi lintas negara yang dapat memengaruhi keamanan nasional. Karena itu, penguatan kapasitas keamanan siber dan ketahanan informasi menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
Mengacu pada teori Samuel P. Huntington mengenai keteraturan politik dalam masyarakat yang sedang berubah, Sri Radjasa menjelaskan bahwa ledakan konflik sosial umumnya tidak dipicu oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi berbagai persoalan yang kemudian dipicu oleh suatu peristiwa tertentu.
“Ketika berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan politik terakumulasi, satu peristiwa saja dapat menjadi pemicu meningkatnya ketegangan. Karena itu, langkah pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah konflik terjadi,” jelasnya.
Menutup paparannya, Sri Radjasa menekankan pentingnya kepemimpinan nasional yang mampu merespons berbagai tantangan secara bijaksana dan mengedepankan kepentingan bangsa.
Ia berharap pemerintah dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat, menjaga stabilitas politik melalui mekanisme demokrasi, serta membangun kebijakan yang mampu menjawab persoalan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan sehingga Indonesia mampu melewati berbagai tantangan geopolitik dan domestik dengan tetap menjaga persatuan nasional. (*Dimas Wijaksono)
Bagikan :
