Jakarta (UNAS) – Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional (FISIP UNAS), menggelar webinar nasional bertajuk “Membangun Ketangguhan Komunitas melalui Pendekatan Inklusif dalam Kebijakan dan Praktik Mitigasi Bencana” pada Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting bekerja sama dengan Pusat Kajian Sosial dan Politik (PKSP).
Webinar ini menjadi ruang diskusi yang mempertemukan akademisi dan praktisi untuk membahas pentingnya pendekatan inklusif dalam mitigasi bencana, di tengah tingginya tingkat kerawanan bencana di Indonesia.
Ketua Program Studi Magister Sosiologi FISIP UNAS, Prof. Dr. Aris Munandar, M.Si., menyampaikan bahwa isu kebencanaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat.
“Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Karena itu, bencana tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena alam, tetapi juga sebagai fenomena sosial. Mitigasi bencana harus dirancang secara inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok rentan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem mitigasi yang berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa menjadi fondasi penting dalam menciptakan mitigasi bencana yang adaptif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dekan FISIP UNAS, Dr. Aos Yuli Firdaus, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa pendekatan inklusif merupakan kunci dalam membangun ketangguhan komunitas.
“Bencana kini menjadi realitas yang dihadapi bersama. Ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan sistem, tetapi juga solidaritas sosial. Pendekatan inklusif penting agar tidak ada pihak yang tertinggal dalam upaya mitigasi,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dan berharap forum tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pengetahuan dan praktik kebencanaan.
Webinar ini menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Marlina Adisty, M.Si., yang memaparkan kondisi kebencanaan di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa tren kejadian bencana menunjukkan peningkatan signifikan.
“Pada 2025 tercatat sekitar 3.000 kejadian bencana. Hingga awal 2026, lebih dari 700 kejadian telah dilaporkan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, yang memiliki risiko lebih tinggi dalam situasi bencana.
“Penyandang disabilitas memiliki risiko hingga empat kali lebih besar menjadi korban meninggal akibat bencana,” ungkapnya, mengutip data UNDRR (2014).
Lebih lanjut, ia menjelaskan sejumlah praktik mitigasi inklusif, antara lain pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di BPBD, program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019, peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana setiap 26 April, serta pemanfaatan aplikasi InaRisk.
Narasumber lainnya, Dr. Andi Achdian, M.Si., menekankan pentingnya perspektif konseptual dalam memahami isu kebencanaan.
“Mahasiswa perlu membangun perspektif konseptual sebagai dasar dalam menganalisis persoalan bencana. Proses pembelajaran di perguruan tinggi berperan penting dalam membentuk pemahaman yang komprehensif,” ujarnya.
Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber yang memperkaya diskusi mengenai pendekatan inklusif dalam membangun ketangguhan komunitas di Indonesia. (SAF)
