Jakarta (UNAS) – People Smuggling adalah salah satu kejahatan transnasional, ini merupakan kejahatan yang perlu dilihat lebih dalam saat konteksnya merentasi batas negara. Karena hal itulah yang kemudian kasus People Smuggling memunculkan masalah baik dalam prosesnya maupun penanganannya.
Proses yang melibatkan aktor-aktor non negara dan penanganannya yang melibatkan aktor-aktor negara menjadi perhatian. Dimana didalamnya diduga terdapat permainan. Dan tentu saat penanganan itu tidak selesai maka muncul goresan-goresan antara negara-negara yang terlibat. Sehingga, apakah ini menjadi bagian instrumen taktik luar negerinya atau bagaimana. Untuk membahas lebih dalam tentang People Smuggling, program studi Hubungan Internasional Universitas Nasional mengadakan webinar series pada Senin (18/4) melalui zoom meeting.
Pada kegiatan ini turut mengundang Kasubnit IV Dittipidum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dr. Sukardi, S.H., M.Hum., CFCI., CfrA., sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Sukardi mengatakan bahwa terkait People Smuggling Indonesia telah meratifikasi protokol PBB menentang penyelundupan imigran melalui darat, laut dan udara dengan disahkannya UU No. 15 Tahun 2009, yang didalamnya ada sebuah kewajiban negara untuk mengatur perbuatan menyelundupkan imigran sebagai tindak pidana.
Ia menambahkan, dalam usaha menyelundupkan manusia tersebut para penyelundup selain menggunakan pelabuhan udara secara legal, mereka juga menggunakan daerah perbatasan laut dan darat secara ilegal, mengingat luasnya perairan yang terbentang diantara pulau pulau di seluruh wilayah Indonesia dan beberapa wilayah darat yang langsung berbatasan dengan negara lain.
“Selain sebagai pidana tersendiri, penyelundupan manusia juga berpotensi dan atau disertai dengan kegiatan ilegal lainya seperti penyelundupan narkoba, senjata dan barang lainya dan tidak menutup kemungkinan para imigran yang datang ke Indonesia tersebut membawa paham dan ajaran yang berbahaya,” katanya.
Sukardi melanjutkan bahwa dalam upaya pencegahan Polri melakukan kerja sama secara nasional dan internasional. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan agen-agen kepolisian yang memiliki hubungan internasional.
“Tentunya dengan kerja sama Nasional dan Internasional ini yang paling penting dan juga peran teman-teman lulusan komunikasi internasional dalam mutual legal assistance dalam kerja sama dan investigation internasional. Karena kita melalui Kementerian Luar Negeri kemudian melalui Menkumham dan melalui agen-agen kita yang memiliki hubungan internasional,” ujarnya yang juga dosen tetap Hukum Pidana di Unas.
Acara yang dimoderatori oleh Dosen HI Dr. Robi Nurhadi, M.Si., ini turut dihadiri Ketua Prodi HI Dr. Irma Indrayani, S.I.P., M.Si., dosen dan para mahasiswa di lingkungan Prodi HI. (*DMS)
